Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 602
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masa new normal di Kabupaten Rejang Lebong.
dalam peraturan bupati ini dimaksud untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 25 Tahun 2020
penetapan besaran dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan kabupaten karo tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.o7/2020 tentang tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahahan Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019.
Ketentuan Umum; Penganggaran dan Pengalokasian Dana Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Permensos No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
Peraturan Menteri Sosial NO. 25, BN.2017/NO.9, jdih.kemsos.go.id :15 hlm.
Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2020
BANTUAN SOSIAL TUNAI SAHABAT BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT TERDAMPAK CORONA VIRU DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUMBAWA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, LD Kabupaten Subawa tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Tunai Sahabat Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Corona Viru Disease 2019 Di Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
-bahwa wabah panderni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selain berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada bidang sosial dan ekonomi;
- bahwa untuk mengurangi beban hidup dan mempertahankan daya beli masyarakat akibat pademi Covid-19, perlu dilaksanakan jaring pengaman sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penaganan
Fakir Miskin ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun -2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Perturana Ini Mengatur tentang Bantuan Sosial Tunai Sahabat Bagi Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari VIII BAB dan 9 Pasal, dengan Rincin BAB Sebagai Berikut:
- BAB I Ketentuan UMUM;
- BAB II Maksud Dan Tujuan;
- BAB III Sasaran Kriterian Penerima;
- BAB IV Bentuk Bantuan;
- BAB V Penyaluran;
- BAB VI Sumber Pendanaan;
- BAB VII Pelaksanaan Pengawasan;
- BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Tidak ada
Tidak ada
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2017
Kependudukan dan PerkawinanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Sintang No. 3 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Sintang Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, dirasa perlu untuk membentuk adanya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Keppres No. 59 Tahun 2002, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2015
Perbup ini menguraikan struktur organisasi dan pembagian tugasnya.
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang; Pembentukan; Visi, Tujuan dan Sasaran; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Tugas Fungsi; Struktur Organisasi dan Uraian Tugas; Keanggotaan dan Kepengurusan; Pembiayaan; dan Ketentuan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
19 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 25 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA
ABSTRAK:
Pembangunan di Kab. Muaro Jambi bukan tanggung jawab pihak Pemerintahan Daerah saja, tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat;
Untuk menampung keinginan pihak ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya Pembangunan Kab. Muaro Jambi, maka dipandang perlu mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Pengaturan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 26 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 17 Tahun 2006.
Perda ini mengatur mengenai Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi: Ketentuan Sumbangan; Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan serta Besarnya Sumbangan; Wilayah Penerimaan Sumbangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.
Dengan berlakunya Perda ini maka Perda Kab. Muaro Jambi No. 26 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
6 hlm.; Penjelasan 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 25 Tahun 2020
peraturan bupati gianyar - Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan perkembangan kondisi geografis yang berpotensi terjadinya bencana alam sangat besar maka mengakibatkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Dearh Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daearh Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 6) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam;
1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2010 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 ;
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011;
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawab Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
BELANJA BANTUAN KEUANGAN - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWAB
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2015/No.25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawab Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya
berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada
kabupaten/kota, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai,
oleh karena itu perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 15 mengenai pengaturan Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan korban massla, Pemkab Tegal perlu memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan kepada korban bencana alam atau bencana sosial agar penyalurannya tepat sasaran, perlu diatur dengan Perbup; bahwa pedoman pemberian bantuan akibat bencana di Kab Tegal telah diatur dengan Perbup Tegal Nomor 11 Tahun 2011; bahwa Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas perbup Tegal No 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 2008; PP No 23 Tahun 2008; Keppres No 8 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 78 Tahun 2009; Perda Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 10 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2016; Perbup Tegal No 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 10 mengenai bantuan dalam bentuk keuangan dan Pasal 11 mengenai bantuan dalam bentuk materi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2011 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2018
Sistem Penanggulangan-Gawat Darurat-Terpadu-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai bentuk dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus gawat darurat medis di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 72 Tahun 2012; Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan No. 882/Menkes/SK/X/2009; Keputusan Menteri Kesehatan No. 301 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu meliputi ruang lingkup penyelenggaraan, uraian tugas dan fungsi, pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan, dan sumber pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
