Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, menyatakan “Bupati/Walikota” mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatangan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Muna Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Muna Tahun 2021-2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Repu blik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor
2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II RUPMK,
BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2021
Badan Layanan UmumPenanaman Modal dan InvestasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut sebagian
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2021/ No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 12 Tahun 2011 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP no 74 Tahun 2012; PP No 28 tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum;Investasi; Prosedur Investasi; Hasil Investasi; pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan investasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Hj. Anna
Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa Mengingat BUPATI KUDUS, dan dalam rangka mengembangkan usaha menguatkan struktur permodalan sebagai upaya untuk mewujudkan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus menuju Good Corporate Governance dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 kepada Perumda Tirta Muria adalah sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupatiyang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan; Kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung maka Dinas yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan berubah nomenklaturnya dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi
Dinas Penanaman Modal sehingga Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan
dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sudah
tidak sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan; Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banjar No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi
Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha
ABSTRAK:
bahwa investasi Pemerintah Daerah yang salah satunya berupa investasi langsung bertujuan untuk manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Banjar, perlu adanya pinjaman penguatan modal usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna meningkatkan pendapatan dan omset penjualan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dengan Investasi Langsung berupa Pemberian Pinjaman yang digunakan untuk Fasilitas Pendanaan dengan mempertimbangkan tujuan, tingkat resiko dan kebijakan Portofolio Investasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2017
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2019
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan Investasi;
3. Sumber Dana;
4. Perencanaan;
5. Penganggaran;
6. Pelaksanaan;
7. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha;
8. Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah;
9. Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaporan;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup. Pati No. 54 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54), diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 408
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaran
perizinan dan nonperizinan terhadap masyarakat maka perlu
adanya system pelayanan izin yang yang cepat, efisien dan
terpadu;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu adanya pendelegasian kewenangan dalam
rangka perizinan terpad u;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5083);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pendelegasian Wewenang
BAB III Kewajiban
BAB IV Ketentuan Peralihan
BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7)
dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13
Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyertaan Modal; Indikator Peningkatan Kinerja BUMD; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
