Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 463 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.04/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumbe Daya Alam
Download file:
98~PMK.04~2019Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Mencabut
  1. PMK No. 131/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Download file:
221~PMK.07_2019.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 126/PMK.07/2007 tentang Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi
Download file:
PMK Nomor 230 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.06/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.
Abstrak
Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Mencabut
  1. PMK No. 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 66 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
58~PMK.07~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Download file:
259_PMK.07_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Download file:
250_PMK.07_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 47 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 47 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 232 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai dengan Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 214 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan