Peraturan Bupati (PERBUP) tentang izin Usaha Mikro
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha mikro dan kecil, perlu mengatur pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil dan pendelegasian kewenangannya kepada Camat di kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Perpres No.98 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2014, Perda no.4 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup, Prinsip dan tujuan; Pendelegasian Kewenangan; Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan pengawasan; Pendanaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman dan 31 halaman lampiran;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2017
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kab Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Industri Kecil dan Pedagang Kecil Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, dewan pengawas, direksi, kepegawaian dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Perikanan dan KelautanPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah Dan Perusahaan Negara Hasil Laut Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha dan/atau pekerjaan di Kab. Melawi wajib mendaftarkan diri sebagai WP Cabang. Agar proses pendapatan wajib pajak cabang sebagaimana dimaksud dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir perlu diatur mekanismenya dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir ddengan UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2011, PMK No. 182/PMK.03/2015, Perdirjen No. PER-38/PJ/2013, Perda Kab. Melawi No. 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, NPWP, Tata Cara Pendaftaran NPWP Cabang, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bennanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat; bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1992 , UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 2010, PP No.47 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, Permen Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permensos No.6 Tahun 2016, Perda Kabupaten Mempawah No.4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Mekanisme Pengelolaan CSR/TJSP/PKBL; Pelaksanaan TJSP; Informasi TJSP; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut :
a.Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
b. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
