Pencarian Peraturan

perubahan peraturan daerah kabupaten halmahera utara nomor 4 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum kabupaten halmahera utara

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara

ABSTRAK:

Air minum mempunyai peranan yang penting karena merupakan kebutuhan pokok manusia dan air tidak memenuhi standar kesehatan dan lingkungan akan berdampak pada tingkat kesehatan manusia. Guna meningkatkan kesehatan dan tingkat ekonomi sosial masyarakat dalam upaya mencapai target kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, pemasangan sambungan rumah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan. Untuk dapat melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan adanya penambahan modal melalui Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini dirasakan masih kurang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 13 Tahun 2006 senagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No 1 Tahun 2014; Permekeu No. 169 Tahun 2008; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Bab V Pasal (5) diubah menjadi Bab VI Pasal (6)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015.
9 Halaman.

PENDIRIAN-PERUSAHAAN-DAERAH-KABUPATEN-WAKATOBI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/ NO. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, perlu dibentuk Perusahaan Daerah ; Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipandang perlu memiliki Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1962 ; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 29 Tahun 2003 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; PP No. 41 Tahun 2007 ; Perda No. 3 Tahun 2008 ; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi . Diatur tentang ketentuan umum, status hukum, kedudukan, nama dan pendirian, maksud dan tujuan, lapangan usaha, modal, pembinaan, kepengurusan perusahaan daerah wakatobi, dewan pengawas, direksi, pengelolaan barang milik PD Wakatobi, pembagian keuntungan perusahaan, pembubaran PD Wakatobi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
1. Instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani PD Wakatobi dengan segala bentuk pengeluaran. 2. PD Wakatobi tidak dibenarkan membiayai keperluan instansi pemerintah. 3. PD Wakatobi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara fungsional, pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan pengawasan legislasi oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18 Halaman

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, makassarkota.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan; 14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M- DAG/PER/10/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 18.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006); 19.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Nomor 12); 20.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009); 21.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12); 22.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1).
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III: MAKSUD DA NTUJUAN BAB IV: RUANG LINGKUP BAB V: KEGIATAN USAHA BAB VI: FUNGSI DAN TUGAS SERTA WEWENANG BAB VII: MODAL BAB VIII: PRGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BAB IX: KUASA PEMILIK MODA; BAB X: DIREKSI BAB XI: DEWAN PENGAWAS BAB XII: KEPEGAWAIAN BAB XIII: PERENCANAAN DAN OPERASIONAL BAB XIV: TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XV: LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN BAB XVI: PELAPORAN DALAM PERUSAHAAN BAB XVII: PENGGUNAAN LABA BAB XVIII: PEMERIKSAAN BAB XIX: SATUAN PENGAWAS INTERN BAB XX: PEMBUBARAN BAB XXI: SANKSI ADMINISTRASI BAB XXII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
-
-
55

HARGA TANDA MASUK (HTM) DAN PENGGUNAAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH - penetapan

2006

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2006/No.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Harga Tanda Masuk (HTM) Dan Penggunaan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa dengan makin meningkatnya beban pemeliharaan tama.n beserta fasilitas Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) clan Fasilitas pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang perlu disesuaikan;bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) dan Tarif Fasilitas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2006.
Keputusan Walikota Magelang Nomor 539/20/112 Tahun 2004 dicabut.
3 hal

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE

ABSTRAK:

a. Bahwa Perusahaan Daerah Bone merupakan Badan Usaha Milik Daerah Bone yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone berbentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, pertanian, petemakan, industri, perdagangan dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah; b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perusahaan umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa untuk membedakan perusahaan umum Daerah dengan perusahaan lainnya, maka perlu diberikan identifikasi dengan nama Perusahaan Umum Daerah Ellung Mangenre; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Ellung Mangenre;
1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang• Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6398); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); - 3 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 22. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN BAB III BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV ANGGARAN DASAR BABV MODAL BAB VI KEGIATAN USAHA BAB VII ORGAN DAN KARYAWAN BAB VIII KARYAWAN DAN TENAGA AHLI BAB IX LARANGAN BABX SANKSI BAB XI PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAB XII RAPAT BAB XIII PENGHASILAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB XVII ANAK PERUSAHAAN BAB XVIII PENUGASAN DARI PEMERINTAH BAB XIX EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BAB XXI KEPAILITAN PERUMDA ELLUNG MANGENRE BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE
64

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2007/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat mendorong peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi tangguh, mampu dan mandiri terutama dalam memperkuat struktur ekonomi lokal; b. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Selayar; c. bahwa untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam melakukan usaha baik dalam skala Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat, maka kedudukan dan peran yang strategisnya akan mewujudkan struktur ekonomi yang kuat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan 2 Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 3 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Dalam Kabupaten Selayar (lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2)
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan; 3. Bupati adalah Bupati Selayar; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar; 5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar; 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan; 8. Perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; 9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya citacita bersama; 6 10. Pemberdayaan koperasi, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat dalam bentuk menumbuhkan iklim usaha, membina dan mengembangkan usaha, sehingga mampu memperkuat usaha, mandiri dan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya. 11. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, perlindungan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tangguh dan mandiri; 12. Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam rangka mengarahkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berjalan sebagaimana mestinya; 13. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil; 14. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimaa diatur dalam peraturan perundang-undangan; 15. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 16. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang; 7 17. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi; 18. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pengurus; 19. Pengurus adalah personifikasi Badan Hukum Koperasi, dimana pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan; 20. Pengawas adalah mewakili anggota untuk mengawasi kehidupan koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan; 21. Anggaran Dasar Koperasi adalah memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar tata kehidupan koperasi sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun. 22. Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom; 23. Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 24. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam; 25. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam; 26. Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan atau anggotanya; 8 27. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi yang bersangkutan; 28. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan usaha kecil dan menengah atau pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disertai dengan sejumlah imbalan; 29. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga; 30. Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan atau bagi hasil; 31. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal atau meningkatkan kegiatan usaha; 32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian rakyat; 9 33. Penilaian Kesehatan KSP dan USP adalah penilaian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui penilaian berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha KSP dan USP dimaksud; 34. Kesehatan Usaha adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat dari suatu kegiatan usaha; 35. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan; 36. Klasifikasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP Pasal 2 (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 10 (2) Pembinaan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan. (3) Prinsip Koperasi berdasarkan : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis; c. Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian; f. Pendidikan koperasi; g. Kerjasama antar koperasi; (4) Prinsip Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Pembinaan KUMKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; (2) Pengembangan KUMKM adalah dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dengan cara mendorong, memperkokoh dan memantapkan organisasi, tatalaksana, manajemen serta usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; (3) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bertujuan untuk: a. membangun perekonomian rakyat; b. meningkatkan kualitas dan peran KUMKM; 11 c. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya; d. mendorong tumbuh kembangnya KUMKM; e. meningkatkan kemampuan KUMKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh agar mempunyai daya saing dalam dunia usaha; dan f. meningkatkan kesempatan perluasan kerja dan berusaha bagi KUMKM sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global. g. membangun prakarsa masyarakat untuk memperoleh dan memperkuat ketahanan ekonomi. BAB IV RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 4 (1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi: a. meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, manajemen dan usaha KUMKM; b. memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya organisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KUMKM; d. menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang berprestasi; e. melakukan klasifikasi KUMKM; 12 f. Melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP (2) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 5 (1) Pembinaan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Kemandirian; b. Transparansi; c. Demokrasi; d. Profesionalisme; e. Efisien, efektif, dan ekonomis; f. Kompetitif; dan g. Koordinatif. (2) Pengembangan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kelembagaan; b. Finansial; dan c. Teknis Operasional. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh KUMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. 13 (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah maupun antar Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Badan Usaha lainnya. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, harus berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi KUMKM. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, fasilitasi, dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan berusaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi. (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas. Pasal 8 Dalam upaya pemberian dukungan perkuatan, Pemerintah mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar yang berkeadilan. Pasal 9 Dalam rangka pemberian perlindungan kepada KUMKM, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan 14 peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap upaya pengembangan KUMKM yang memiliki usaha yang sama, guna menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis, tangguh dan mandiri. Pasal 10 (1) Menumbuhkan iklim usaha dan perlindungan usaha kepada KUMKM, meliputi: a. Lokasi Usaha baik pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu; b. Ruang pertokoan, pusat perbelanjaan; c. Lokasi sentra bagi Usaha Mikro Kecil; d. Sertifikasi lahan usaha; (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran hasil produk KUMKM. Pasal 11 (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, dilakukan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha melalui : a. Pendaftaran calon mitra binaan oleh Pejabat Instansi Teknis; b. Fasilitasi pembentukan kelompok Usaha Mikro, Paguyuban, Asosiasi/Himpunan dan Forum komunikasi lainnya; c. Pembinaan dan pengembangan usaha melalui dukungan perkuatan pada : 1. Lokasi usaha yang digunakan; 2. Sarana dan prasarana. (2) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro menjadi tanggung jawab Dinas di bawah koordinasi Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi teknis terkait. 15 BAB VI KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 12 (1) Pembinaan dan Pengembangan KUMKM dilaksanakan oleh Instansi teknis di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas. (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan, pembinaan, pemberdayaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi. (3) Keterpaduan, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pembinaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Instansi teknis terkait dan lembaga teknis lainnya. BAB VII KRITERIA KUMKM Pasal 13 (1) Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Badan usaha berbentuk badan hukum; b. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar; c. Memiliki domisili hukum yang tetap; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota. (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut : 16 a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia; b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (3) Usaha Kecil mempunyai kritertia sebagai berikut : a. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. (4) Usaha menengah mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah; b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 17 d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB VIII KEGIATAN KUMKM Pasal 14 (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat. (2) KUMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif tetapi harus efisien, efektif, dan ekonomis. (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, ketentuan pelaksanaan jasa/bunga mengacu pada suku bunga yang berlaku di pasar dan ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota Tahunan. Pasal 15 (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh sisa hasil usaha yang pembagiannya diarahkan pada : a. Dana cadangan; b. Pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha; 18 c. Dana pendidikan; d. Dana pembangunan daerah kerja; e. Dana Pengurus; f. Pengawas dan karyawan; g. Dana Sosial. (2) Persentase pembagian sisa hasil usaha di tetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau melalui Keputusan Rapat Anggota. Pasal 16 (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUMKM adalah kegiatan sektor pertanian, perikanan, non pertanian, perdagangan, distribusi dan aneka jasa. (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan atau kemitraan. BAB IX KEMITRAAN Pasal 17 (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh KUMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan pola: a. Inti Plasma; b. Sub kontrak c. Perdagangan Umum d. Waralaba 19 e. Keagenan Pasal 18 (1) Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil dalam wilayah kabupaten, wajib bermitra dengan KUMKM setempat. (2) Koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bermitra dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar harus melaporkan hasil kegiatan usaha kemitraannya kepada Bupati melalui Dinas. BAB X KEWAJIBAN KUMKM Pasal 19 (1) Setiap KUMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi, didukung oleh kantor dan perlengkapannya. (2) Koperasi yang sudah berbadan hukum wajib melaksanakan RAT setiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku berdasarkan undang-undang perkoperasian. (3) Ketentuan ayat (2) tersebut di atas berlaku pula terhadap koperasi cabang menyelenggarakan RAT pada tingkat cabang sebelum pelaksanaan RAT pada kantor pusatnya. (4) Untuk meningkatkan akuntabilitas Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat di audit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit. (5) Koperasi yang memperoleh omzet paling banyak Rp.1.000.000.000,- (1 milyar) dapat diaudit oleh Akuntan Publik 20 atau Koperasi Jasa Audit atau pejabat atau Tim yang melakukan internal audit, dalam pemeriksaan laporan keuangan. (6) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) ke atas dapat dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik atas dasar permintaan Rapat Anggota. (7) Koperasi wajib memelihara dan mematuhi petunjuk administrasi organisasi, tatalaksana, administrasi perkantoran, administrasi usaha, administrasi keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan. (8) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan RAT wajib untuk diklasifikasi yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (9) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib memberikan laporan keuangan setiap 3 bulan utamanya yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, BUMN, Lembaga Keuangan, Bank dan bukan Bank kepada Bupati melalui Dinas. (10) Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang akan mengajukan pinjaman modal kerja maupun investasi harus memperoleh rekomendasi kelayakan dari Bupati melalui Dinas. BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 20 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Instansi teknis terkait. 21 (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan monitoring dan evaluasi. (3) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XII KELEMBAGAAN KOPERASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 21 (1) Koperasi dibentuk dalam rapat pembentukan koperasi dengan cara; a. Koperasi primer dihadiri dan menyetujui pembentukannya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota. b. Koperasi sekunder yang dihadiri dan menyetujui pembentukannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum. (2) Dalam hal yang diperlukan dalam pembentukan koperasi, atas permohonan para pendiri koperasi dapat dihadiri oleh pejabat Dinas. (3) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dipersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dibahas dan selanjutnya diperhadapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) untuk ditandatangani pertama kali oleh kuasa pendiri dan juga sebagai pengurus. Pasal 22 22 (1) Pembukaan kantor cabang koperasi atau yang melaksanakan usaha simpan pinjam pada lintas Kabupaten/Kota didaftar pada Kantor Dinas Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat kecuali simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan, dan simpanan berjangka dari anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. (3) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dalam menyalurkan pinjaman hanya diperkenankan kepada anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. (4) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang dibina oleh Instansi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat diharuskan mendaftar atau mencatatkan kelompoknya kepada Bupati melalui Dinas. (5) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas bila telah memenuhi persyaratan mendirikan koperasi, difasilitasi agar mengkoordinir kelompoknya membentuk koperasi atau bergabung dalam koperasi yang sudah ada. Pasal 23 Anggaran dasar yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi, yang memuat sekurang-kurangnya : a. Daftar nama para pendiri b. Nama dan domisili c. Landasan, asas dan prinsip d. Maksud, tujuan dan bidang usaha 23 e. Keanggotaan f. Rapat anggota g. Pengurus h. Pengawas i. Penasehat j. Pengelola usaha k. Pembukuan l. Permodalan m. Jangka waktu berdirinya n. Pembagian sisa hasil usaha o. Sanksi p. Pemekaran, penggabungan dan peleburan q. Pembubaran dan penyelesaian r. Perubahan anggaran dasar s. Perubahan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Pasal 24 (1) Koperasi tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi atau mirip dengan nama koperasi lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (2) Nama koperasi harus didahului dengan kata “ Koperasi”. (3) Ketentuan dengan pemakaian nama koperasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pengurus Koperasi Pasal 25 24 (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dalam rapat anggota. (2) Pengurus koperasi dipilih untuk masa jabatan sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. (3) Pengurus dilarang merangkap jabatan legislatif, jabatan struktural maupun kepala Desa kecuali bagi koperasi yang dibentuk oleh lingkungan khusus mereka sendiri atau koperasi yang tidak mendapat fasilitas dana dari APBN/APBD. (4) Pengurus dipilih dari mereka yang cakap dan professional, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pengurus lainnya dan pengawas. (5) Banyaknya jumlah pengurus dan lamanya masa kerja dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. (6) Hak, kewajiban dan kedudukan keuangan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (7) Tata cara dan persyaratan pemilihan pengurus diatur dengan tata tertib berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pasal 26 (1) Pengurus bertugas : a. Mengelola koperasi dan usahanya; b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c. Menyelenggarakan rapat anggota; d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. Memelihara buku daftar anggota, daftar Pengurus dan pengawas. 25 (2) Pengurus berwewenang : a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan pertanggungjawaban dan Keputusan Rapat Anggota. Bagian Ketiga Pengesahan Badan Hukum Koperasi Pasal 27 (1) Para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, rencana awal kegiatan usaha, bukti setoran modal dan copy identitas pendiri. (3) Khusus bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam harus menyetor sejumlah uang ke rekening koperasinya atau pengiriman sejumlah uang tertentu sebagai modal usaha simpan pinjam yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 28 (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Bupati. 26 (2) Akta pendirian yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan pada Dinas dengan menggunakan nomor urut. (3) Dalam hal koperasi belum mendapat pengesahan, para pendiri tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Pasal 29 (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara lengkap permintaan pengesahan tersebut. (2) Dalam hal permintaan pengesahan ditolak, maka Kepala Dinas harus memberitahukan alasan penolakan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pengesahan tersebut secara lengkap. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya penolakan. (4) Bupati harus memberikan keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan. Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar Pasal 30 27 (1) Perubahan Anggaran Dasar koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. (2) Perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan kepada rapat anggota yang akan datang. (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dimintakan pengesahan kepada Bupati melalui Dinas. (4) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut nama koperasi, tujuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan dan diumumkan. (5) Dalam hal perubahan selain dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini,maka pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan dengan tidak harus mengubah atau mengganti isi Anggaran Dasar secara keseluruhannya, tetapi cukup menyebutkan Pasal yang perlu diubah dan dilaporkan perubahan tersebut kepada Bupati melalui Dinas. Bagian Kelima Penggabungan, Pemekaran dan Peleburan Pasal 31 (1) Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu koperasi atau meleburkan diri dengan koperasi lain dan membentuk koperasi baru. (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. 28 (3) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 (1) Pemekaran adalah pemisahan satu koperasi menjadi dua koperasi dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. (2) Tata cara pemekaran dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Peleburan Koperasi adalah penyatuan dari dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru dengan ketentuan mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. (2) Tata cara peleburan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Pembubaran dan Penyelesaian Pasal 34 (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota atau Keputusan Bupati. (2) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Rapat Anggota, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. 29 (3) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Bupati dapat dilakukan apabila : a. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan; b. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut. Pasal 35 (1) Penyelesaian terhadap pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3), dilakukan oleh Tim Penyelesaian yang anggotanya ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. (2) Selama proses penyelesaian berlangsung, koperasi yang dibubarkan masih tetap ada dengan nama “Koperasi dalam Penyelesaian”. (3) Tata cara dan Tim penyelesaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 36 (1) Koperasi yang dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3) dan masih memiliki kekayaan (Asset) dapat diserahkan untuk dimanfaatkan kepada koperasi sejenis dan atau koperasi lainnya. (2) Tata cara penyerahan dan pemanfaatan asset koperasi yang bubar akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. 30 BAB XIII BENTUK BADAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal 37 (1) Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didirikan dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. (3) Pembentukan dan tata cara pendirian badan hukum usaha mikro, usaha kecil dan menengah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dalam hal usaha kecil dan menengah berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum, maka pembentukan dan tata cara pendiriannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak berlaku bagi usaha kecil informal dan tradisional. BAB XIV DOKUMEN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal 38 (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk badan usaha wajib memiliki dokumen usaha. 31 (2) Dokumen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi dokumen keuangan dan dokumen lainnya. (3) Khusus dokumen kegiatan simpan pinjam bagi KSP dan USP Koperasi, pengesahan Akte Pendirian dan Badan Hukum Koperasi berlaku sebagai izin usaha, setelah memenuhi semua kewajiban atau persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 39 (1) Dokumen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dapat dialihkan ke dalam media informatika atau media lainnya sejak dokumen itu dibuat atau diterima. (2) Setiap pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilegalisasi. (3) Dokumen yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat dimusnahkan kecuali ditentukan lain oleh pengurus koperasi atau pimpinan usaha mikro, kecil dan menengah. BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 40 (1) Selain Pejabat penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dikalangan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 32 (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenatang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. Menghentikan penyidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang 33 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi administratif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini atau dapat mencabut Badan Hukum Koperasi yang bersangkutan dan Izin Operasional Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah: a. Teguran lisan b. Teguran Tertulis; c. Ganti Rugi / Denda; d. Penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam; e. Penurunan klasifikasi koperasi; f. Pencabutan izin operasional; 34 g. Pemberhentian sementara atau mencabut izin kegiatan usaha kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. (4) Pelaksanaan sanksi administratif lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati. BAB XVII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 42 (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan. (2) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan, keuangan dan usaha KUMKM kepada Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi yang belum dan sudah berbadan hukum dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 35 Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.
36

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2005/No.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa sebubunga.n pemberla.kuan harga Baha.n Bakar Minyak Tanah dalarn Negeri yang baru tei:hitung tanggal 1 Oktober 2005, rnaka dipanclang pedu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara; b. Bahwa untuk rnaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan besamya Barga Eceran Tertinggi (HE1) Minyak Tanah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Unclang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aco.ra Piclana (Lembo.ran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nego.ra Nomor 3274); 2. Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli clan Persainga.n Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tshun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2102); 3. Unclang- Unclang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pedindungan Konsumen (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, To.rnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); 4. Unclang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826 ); 5. Unclang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak clan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152); 6. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembo.ran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenanga.n Propinsi sebagai Daersh Otonom (Lembo.ran Nego.ra RI Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lernbaran Negara RI Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Ba.kru: Minyak Dalam Negeri; Memperhatikan 1. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah (HE1) di Sulawesi Selatan; 2. Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor 541/3198/SJ tanggal 15 Desember 2005 perihal Pengakhiran Komponen Biaya Pengawasan dalam Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minya.k Tanah Tahun 2005.
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 1) Komponen bisya yang diperhitungkan untuk rnenetapkan Harga Eceran Tertinggi Minya.k Tanah per liter dari titik O km Depot Pertarnina Karang - Karangan sampai dengan radius 40 km adalah sebagai berikut: a. b. Harga Ex lnstalasi/Depot Pertarnina Margin Agen Rp. 2.000, Rp. 70, c. Ongkos Angkutan Rp. 190, d. e. Harga jual dari agen ke pangkalan Margin pangkalan Rp. 2.260,- Rp. 120- (+) f. HET di pangkalan Rp. 2.380,- 2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HE1) Minya.k Tanah bagi Kecarnatan di ams Radius 40 km dari Depot Pertarnina Karang karangan adalah HET 40 km = Rp, 2.380,- ditambah dengan ongkos Angkut untuk masing-masing kecamatan, disesuaikan dengan tingkat kesulitan sarana clan prasarana transportasi, Pasal 2 Nilai riil Harga Eceran Tertinggi (HE1) minya.k Tanah dari pangkalan ke konsumen clan harga jual per tangki Minyak Tanah dari agen ke pangkalan di masing-masing kecarnatan (dalam radius 40 km) dari Depot Pertarnina Karang-karangan adalah sebagai berikut: a) Harga jual minya.k tanah per tangki dari agen ke pangkalan di masing masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut : a. Kecamatan Masamba . Rp. 11.300.000, b. Kecamatan Sabbang . Rp. 11.300.000, c. Kecarnatan Baebunta . Rp. 11.300.000, d. Kecarnatan Bonebone . Rp. 11.800.000, e. Kecarnatan Mappedeceng . Rp. 11.550.000, f. Kecamatan Sukarnaju . Rp. 11.675.000, g. Kecarnatsn Malangke . Rp. 11.800.000, h. Kecsrnatan Malangke Barat . Rp. 12.050.000, 1. Malangke. T (Cappasolo) . Rp. 12.175.000,- b) Harga Eceran Tertinggi (HE1) minya.k tanah per liter dari pangkalan ke masyarakat (konsumen a.khir) di masing-masing kecamatan ditetapkan sebagai berikut: a. Kecarnatan Masamba . b. Kecamatan Sabbanz Rp. 2.380, Ro. 2.380.- ,...� ('... ,' \ g. Kecarnatan Mafangke . h. Kecamatan Mala.ngke Barnt . 1. Mala.ngke. T (Cappa.solo) . Pasal 3 Rp. 2.480, Rp. 2.530, Rp. 2.555,- 1) Agen minya.k tanah ticla.k diperkena.nka.n menjual minya.k ta.na.h kepada pa.ngkala.n melebihi harga. jual sebagaima.na ditetapka.n pada pasal 2 huruf a. clan ha.nya menjual minya.k tanah kepa.da. pa.ngkala.nnya ya.ng terdaftar di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 2) Pa.ngkala.n minyak tanah ticla.k diperkena.nka.n menjual minya.k tanah kepada pengecer diatas Harga. Jual sebagaimana ditetapka.n pa.da. Passl 2 hurufb. Pasal 4 1) Pa.ngkala.n minyak ta.nah tidak diperkenankan menjual minya.k ta.nah dilua.r wilayah Kabupaten Luwu Utara. 2) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah tidak berta.nggung jawab atas kela.ncara.n penyalura.n minya.k ta.na.h kepada masyaraka.t clan harus mengutamakan masyaraka.t (konsumen akhir) ya.ng berdomisili pada radius O -0,5 km dari lokasi pa.ngkala.n ya.ng bersa.ngkuta.n. 3) Pa.ngkala.n minya.k ta.nah harus memasa.ng Papan Pengenal clan Papan Ha.rga Eceran Tertinggi (HE1). Pasal 5 1) Depot Pertamina Karsng - Ka.ra.nga.n dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minya.k clan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kabupaten Luwu Utara berkewajiba.n melakuka.n pembinaan secara berkesina.mbungan kepa.da. para agen minya.k ta.na.h clan menjamin kela.ncaran penyaluran minya.k ta.nah kepada masyaraka.t. 2) Agen minya.k ta.na.h diwajibka.n melakuka.n pembinaan clan penga.wasa.n secara berkesina.mbungan serta bertanggung jawa.b atas kelancaran penyaluran minya.k ta.nah kepada pa.ngkalan binaannya... 3) Penentuan besarnya jatsh minya.k ta.nah oleh a.gen ke pangkala.n minya.k tanah binaannya harus didasarka.n pada jumlah penduduk di sekita.r pangkalan yang bersa.ngkutan. Pasal 6 1) Pela.ngga.ran oleh Agen minya.k tanah terhadap ketentua.n sebagimana dimaksud pasal 3 ayat (1), maka seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Agen ya.ng bersangkutan dinyataka.n dicabut atau pemutusan hubungan usaha oleh Pertamina. 2) Pela.ngga.ran oleh pangkalan minya.k tanah terhadap ketentuan sebagima.na dinta.ksud pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), ayat (2) clan ayat (3), maka. seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pangkalan ya.ng bersangkutan dinyataka.n dicabut a.tau pemutusan hubungan usaha oleh Agen. Pasal 7 Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 372 Tiliun 2005 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 9 Segala biaya y,rng timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APED Kabupaten Luwu Utara dan Pendapatan yang sah, Pasal 10 Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya rnemerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2006.
4

pasar

1972

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1973/Nr.28

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Mengubah Unruik Kedelapan Kali Peraturan Pasar Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:	- - Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 3/1970, pada Pasal 6 dan Pasal 9.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 1973. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953 dan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No.3/1970 diubah. 3 hlm

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT