Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP)
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan penanaman modal melalui sinergitas anat pemangku amanah, pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu dibentuk Forum West Java Investment Partnership (WJIP). Pembentukan Forum West Java Investment Partnership (WJIP) ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Perpres No. 36 Tahun 2010; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Forum West Java Investment Partnership (WJIP), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Forum;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Organisasi;
6. Keanggotaan;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2014.
7 halaman (lampiran 1 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf c, Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP kabupaten/kota atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu yang ruang lingkup kegiatannya didaerah kabupaten/kota
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab Pelaku Usaha; Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal; Tindakan Administratif; Biaya; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia IV
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
ABSTRAK:
Agar dana penguatan modal dapat berjalan lebih optimal, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal berkaitan dengan sasaran, dasar pertimbangan pemberian pinjaman, dan persyaratan permohonan dana penguatan modal.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D), Ketentuan Pasal 3 huruf d ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10, angka 2 huruf f dihapus, angka 3 huruf f diubah; angka 9 huruf b Pasal 4 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1; Pasal 6 angka 1, angka 3, dan angka 5 huruf b ayat (2), huruf j ayat (2), huruf k ayat (2), huruf d dan huruf e ayat (3) diubah, huruf c ayat (3) dihapus; Pasal 13 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
9 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2025;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2038.
Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
58
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Ruang Lingkup, Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2019
STANDAR - OPERASIONAL - PROSEDUR - PELAYANAN - PERIZINAN - BERUSAHA - TERINTEGRASI - SECARA - ELEKTRONIK - PADA DINAS - PENANAMAN - MODAL DAN PELAYANAN TERPADU - SATU PINTU - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa untuk menerapkan Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik dan dalam rangka percepatan dan
peningkatan penanaman modal dan berusaha periu
disusun ten tang standar operasional prosedur
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 tahun 1959;UU No 25 Tahun 2007 ; UU No 25 Tahun 2009 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 : PP No 24 Tahun 2018;PP No 97 Tahun 2014 ; PP No 91 Tahun 2017;Permendagri No 100 Tahun 2016 ;Permendagri No 138 Tahun 2017;Permenagri No 76 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2018 ; peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 ;Permenkes No 26 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pertanian Nomor
29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 ;Peraturan Menteri PekeIjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 ;Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88
Tahun 2018 ;Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 9 Tahun 2016 ;Perbup No 67 Tahun 2016;
;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : KETENTUANUMUM,JENIS, PEMOHON,DANPENERBITPERIZINANBERUSAHA,PENOAFTARA,PERSYARATA,MASABERLAKUPERIZINANBERUSAHA,TATACARAPENYAMPAIANNOTIFIKASIPADASISTEMOSS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar sesuai Pasal
6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kudus serta guna peningkatan Pendapatan
Asli Daerah, maka perlu menambah Penyertaan Modal
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2012.
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2012 kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.4.819.500.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
