Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Musi Banyuasin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : KETENTUANUMUM,JENIS, PEMOHON,DANPENERBITPERIZINANBERUSAHA,PENOAFTARA,PERSYARATA,MASABERLAKUPERIZINANBERUSAHA,TATACARAPENYAMPAIANNOTIFIKASIPADASISTEMOSS

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Musi Banyuasin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sekayu

Tanggal Penetapan

21 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2019

Tanggal Berlaku

22 Maret 2019

Sumber

LD.2019/NO.33

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 800 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 33-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR - OPERASIONAL - PROSEDUR - PELAYANAN - PERIZINAN - BERUSAHA - TERINTEGRASI - SECARA - ELEKTRONIK - PADA DINAS - PENANAMAN - MODAL DAN PELAYANAN TERPADU - SATU PINTU - KABUPATEN - MUSI BANYUASIN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:	bahwa untuk menerapkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha periu disusun ten tang standar operasional prosedur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 tahun 1959;UU No 25 Tahun 2007 ; UU No 25 Tahun 2009 ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 : PP No 24 Tahun 2018;PP No 97 Tahun 2014 ; PP No 91 Tahun 2017;Permendagri No 100 Tahun 2016 ;Permendagri No 138 Tahun 2017;Permenagri No 76 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2018 ; peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 ;Permenkes No 26 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 ;Peraturan Menteri PekeIjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 ;Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 ;Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 ;Perbup No 67 Tahun 2016; ; Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : KETENTUANUMUM,JENIS, PEMOHON,DANPENERBITPERIZINANBERUSAHA,PENOAFTARA,PERSYARATA,MASABERLAKUPERIZINANBERUSAHA,TATACARAPENYAMPAIANNOTIFIKASIPADASISTEMOSS
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019. 19 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521