PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Konawe Kepulauan No. 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu Program Beasiswa Wawonii Cerdas Kabupaten Konawe Kepulauan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepualauan Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Wawonii Cerdas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ( l.c) Undangundang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa
Program Beasiswa Wawonii Cerdas;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6793).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Tujuan
BAB III Jenjang Pendidikan
BAB IV Kriteria dan Persyaratan
BAB V Tim Pengelola Beasiswa Wawonii Cerdas
BAB VI Mekanisme Seleksi dan Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas
BAB VII Pembatalan Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas
BAB VIII Besaran Dana Beasiswa Wawonii Cerdas
BAB IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
16 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2024
Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahu 1999; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERBUP NO 44 Tahun 2018; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERDA NO 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD Tahun 2024 No.16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Bagan Akun Standar untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,
b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan
c. BAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Mencabut: a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barito Selatan; b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual.
395 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2024
kelembagaan-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2024/NO. 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana
teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 38.8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagatmana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No, 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2024; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2018; Perbup Penajam Paser Utara No. 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Penajam Paser Utara No. 9 Tahun 2022; Perbup Penajam Paser Utara No. 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2024
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Ketentuan Nomor 472, Nomor 473, dan Nomor 601 Lampiran I diubah dan ditambahkan dengan Nomor 6287 sampai dengan Nomor 6330; Ketentuan Lampiran II ditambahkan Nomor 4293 sampai dengan Nomor 4352; serta Ketentuan Lampiran IV ditambahkan Nomor 879.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
592 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor : 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian
dan p)erubahan terhadap Peraturan Bupati Kolaka Nomor
61 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten
Kolaka;
b. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan masyarakat
dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu
akibat mengalami bencana, maka perlu memberikan
bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah
secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang
memenuhi kriteria;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka
Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomorl65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaandan Pertanggung Jawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6624);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan perolehan Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor
1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2023 Nomor 3).
22. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2022 tentang
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi
Korban Bencana Kabupaten Kolaka (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 61).
Peraturan ini mengatur mengenai beberapa ketentuan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah Tahun 2024-2044
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah Tahun 2024-2044.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala
BPN No. 11 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Rencana Struktur Ruang Bab IV Rencana Pola Ruang Bab V Ketentuan Pemanfaatan Ruang Bab VI Peraturan Zonasi Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
62 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2024
pedoman penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui gerakan pangan murah/pasar murah kebupaten lampung utara dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui gerakan pangan murah/pasar murah kabupaten lampung utara dalam jangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan/atau saat terjadi gejolak harga, dilaksanakan gerakan pangan murah/pasar murah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung utara; perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penyediaan dan penyaluran pangan pokok melalui gerakan pangan murah/pasar murah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 18 Tahun 2012; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 330 Tahun 2014; PP NO 17 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022; PERDA NO 7 Tahun 2022; PERDA NO 1 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman penyedian dan penyaluran pangan pokok melalui gerakan pangan murah/pasar murah kabupaten lampung utara dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur urusan konkuren sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini pada khususnya
terkait pengurangan dan penghapusan merkuri karena
manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah
dan agar penggunaan sumber daya yang terkait dengan
merkuri tersebut dapat dilakukan secara lebih efisien; bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan
beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam
makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan
penggunaannya agar tidak memberikan dampak negatif
bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta
banyaknya penggunaan merkuri di Daerah dalam usaha
dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil dan
kesehatan berpotensi memberikan dampak serius
terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sehingga
memerlukan Langkah-langkah pengurangan dan
penghapusan merkuri; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan
Merkuri, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah RAD-PPM, Pelaksanaan RAD-PPM, Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
72 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
