Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam - Pedoman Pengaturan
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2010/No. 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2010/2011 Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu
kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai
Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat secara adil dan merata ; bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan
efisien bagi tanarnan yang telah dipola dan direncanakan dalam
rangka rneningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan
khususnya para petani, maka dalam pelaksanaannya perlu disusun
Pedoman Pengaturannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata
Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2010/2011 Di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004; Undang•Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tlngkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupataen Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian golongan sawah, waktu tanam, sistem pembagian an pemberian air.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2010.
17 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
30 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Funsoonal Widyaiswara, Penyuluh Pertanian Dan Pustakawan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkanya Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,maka Batas Usia
Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan
Fungsional Widyaiswara Muda, Widyaiswara Madya,
Penyuluh Pertanian Penyelia, Penyuluh Pertanian Muda,
Penyuluh Pertanian Madya, Pustakawan Penyelia,
Pustakawan Muda, Pustakawan Madya dapat diperpanjang
sampai mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun, sedangkan
yang memangku jabatan fungsional Widyaiswara Utama dan
Pustakawan Utama yang usianya sudah mencapai 60 (enam
puluh) tahun dapat diperpanjang sampai dengan usia 65
(enam puluh lima) tahun ;
bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu
dimenetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Pensiun Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Funsional
Widyaiswara, Penyuluh Pertanian dan Pustakawan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Funsoonal Widyaiswara, Penyuluh Pertanian Dan Pustakawan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2010.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 29 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penanganan
tanggap darurat bencana, serta -dalam rangka mengendalikan kegiatan openasional penanggulangan bencana Gunungapi Merapi, perlu menetapkan peraturan supati tentang Komando Tanggap Damat Bencana Gunungapi Menapi;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Uraian Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2010.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 2 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2010
Pengelolaan pemakaian kekayaan daerah atas rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2010/NO.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang ;
bahwa agar dalam pengelolaan pemakaian kekayaan daerah atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rarang Milik Negara / Daerah yaitu hams berdasarkan atas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas clan kepastian nilai maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1985, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, eraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2010.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2010
Pengelolaan Keuangan Negara / DaerahStandar / Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Sukoharjo No. 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
Mengubah
Perbup Kab. Sukoharjo No. 38 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Sukoharjo dapat
berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indeks Belanja merupakan biaya/harga tertinggi dan pagu jarak
yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya perjalanan
dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 28 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2010/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUA PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 28 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Izin Belajar Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, guna mendorong terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar dan izin belajar khusus; bahwa dalam rangka kelancaran dan terlib administrasi dalam
pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang berkualitas, perlu untuk mengatur tata cara dan persyaratan pemberian izin belajar dan izin belajar khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang
Pedoman Pemberian lzin Belajar dan izin belajar khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Izin Belajar Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Izin Belajar; Izin Belajar Khusus; Batas Waktu Pendidikan; Kewenangan Penandatanganan; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 28 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan Kelebihan Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Bagi PNSD Guru Di Kabupaten Sekadau Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 187/KEU/2010 tentang Penetapan Selisih
Lebih/Kurang Bagi Hasil Prjak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 dan Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat, terdapat kelebihan penerimaan Kabupaten Sekadau tahun sebelumnya yang berasal dari Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KA);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2010
Pasal 1 - Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2010
PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN BIAYA KE LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2010/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Pinjaman Biaya Ke Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong dan memotivasi para pencari kerja agar
berminat mengikuti program penempatan tenaga kerja Indonesia ke
luar negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara memberikan
dana bantuan pinjaman untuk ke luar negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan
Pinjaman Biaya Ke Luar Negeri.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 07/PER.MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN BANTUAN PINJAMAN
BAB V
SANKSI
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.
NOMOR 28 TAHUN 2010
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
