Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Di Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rupati ini

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Di Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

03 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

04 Mei 2010

Tanggal Berlaku

04 Mei 2010

Sumber

BD.2010/NO.29

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2010 No 29_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan pemakaian kekayaan daerah atas rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2010/NO.29
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang ; bahwa agar dalam pengelolaan pemakaian kekayaan daerah atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rarang Milik Negara / Daerah yaitu hams berdasarkan atas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas clan kepastian nilai maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang; Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1985, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, eraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rupati ini
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2010. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521