PEDOMAN PENDIDIKAN IKATAN DINAS, BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIDIKAN IKATAN DINAS, BEASISWA, TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan membantu para mahasiswa yang bersedia untuk menyumbangkan tenaga/pengetahuannya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara maka bagi
mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat diberikan Pendidikan Ikatan Dinas dan membantu para pelajar /
mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dengan kriteria baik perlu diatur
UU No Darurat 4 Tahun 1956
UU No.20 Tahun 2003
UU No.23 Tahun 2014
UU No.9 Tahun 2015
PP No.23 Tahun 1976
PP No.11 Tahun 2017
PP No.12 Tahun 2017
Permendagri No.80 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
Mahasiswa yang mendapat ikatan dinas tidak diperkenankan bekerja yang sifatnya mengikat selama belajar dan tidak diperkenankan pindah ke/dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan dan Mahasiswa Ikatan Dinas diharuskan menyelesaikan pelajarannya pada waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan kemudian Untuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan Biaya Sponsor/Program tertentu yang telah ditentukan persyaratan
batasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Seragam Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan menunjukan identitas peserta didik di lingkungan sekolah maka perlu mengatur penggunaan pakaian seragam sekolah di Kabupaten Flores Timur; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pakaian Seragam Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang Pakaian Seragam Sekolah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Pakaian Seragam Sekolah; Bab IV Penggunaan; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 58 Tahun 2018
PERCEPATAN PENCAPAIAN - PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, LD.20218/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai implementasi dari Visi dan Misi Program "MERAKYAT" diperlukan percepatan pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada satuan pendidikan formal dan non formal;
Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 166 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No.16 Tahun 2013.
Perbup Ini mengatur mengenai Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dI Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup; Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; Validasi dan Pemetaan Data; Fasilitasi Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Pengendalian Pengawasan; Penghargaan; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Tim Percepatan Pencapaian Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun; Anak yang putus sekolah/tidak sekoIah, Penerima bantuan sosial berupa Tabungan pelajar, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 58 Tahun 2018
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2018/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Tegal
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bcrsumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan
kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bukan Pegawai N^eri Sipil
Sekolah Negeri dan Bantuan Sosial di
Kabupaten Tegal;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteii Dalam Negeii Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati T^al Nomor 70 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana, syarat penerima bantuan, mekanisme pengajuan usulan dan penetapan penerima bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri, mekanisme penyaluran bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri; pertanggungjawaban bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah negeri; mekanisme pengajuan usulan bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban bantuan sosial, aplikasi sistem informasi bantuan APBD II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 79 Tahun 2017 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang di selenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun petunjuk teknis agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Demak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kebijakan dan sistem akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Demak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Demak;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Dana Bos
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan nilai
nilai budaya dan berkembang di Wawonii untuk
membentuk karakter anak bangsa sejak dini bagi pelajar,
maka perlu adanya Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan
Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah
Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlumenetapkan Kurikulum Muatan Lokal
Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan
Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 nomor 78,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 13Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
BAB III RUANG LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB IV PELAKSANAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
BAB V KERANGKA KURIKULUM
BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA
BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Alat Komunikasi di Sekolah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban sekolah, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya sehingga perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para siswa di sekolah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 17 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang penggunaan alat komunikasi di sekolah termasuk di dalamnya mengatur tentang tanggung jawab, penggunaan alat komunikasi serta larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Surat menteri Dalam Negeri No 061/10393/OTDA Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan disebutkan dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pasa Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya, maka Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; bahwa dengan pembubaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab Temanggung, serta untuk kelancaran pelayanan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, maka perlu dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada setiap Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 12 Tahun 2017; Permendikbud No 16 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 39 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan koorwilcam Dindikpora yang terdiri dari 20 wilayah kecamatan. Koorwilcam dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang. Susunan koorwilcam terdiri dari Koordinator, Pelaksana dan Kelomok Jabatan FUngsional. Termasuk juga diatur Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI GERAKAN SATU SEKOLAH 1 TALENT (GESS 1 T) DALAM EKSTRA KURIKULER SMP DI KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatifitas sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan kesiswaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mencanangkan Program Gerakan Satu Sekolah 1Talent (GESS1T) dalam rangka Ekstra Kurikuler di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dan bahawa untuk mewujudkan Program Gerakan Satu Sekolah 1 Talent (GESS1T) dalam Ekstra Kurikuler di Sekolah Menengah Pertama (SMP) demi tertib dan lancarnya program dimaksud maka perlu adanya Pendoman dalam Pelaksanaannya, Sehingga berdasarkan ketentuan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati Kuningan tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Gerakan Satu Sekolah 1 Talent (GESS1T) dalam Ekstra Kurikuler SMP di Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0422/MPK.c/{D/2015, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tujuan Program, Sasaran Program, Strategi Penyelenggaraan GESS1T, Pelaksanaan, Pembiayaan, Hadiah dan Penghargaan, Kepanitiaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
23 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat