Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menerbitkan Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 12 Tahun 1985; Undang-Undang No. 18 Tahun 1997; Undang-Undang No. 21 Tahun 1997; Undang-Undang No.28 Tahun 1997; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.41 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.10 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.25 Tahun 2004; Undang-Undang No.32 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006; Qanun Aceh No.3 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBK; penyusunan rencana APBK; penetapan APBK; pelaksanaan APBK; laporan realisasi semester pertama APBK dan Perubahan APBK; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK; kekayaan dan kewajiban; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; pengelolaan keuangan BLUD; pengaturan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008.
41 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Administratif Pemimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tehtang Hak keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEHATAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAJ
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENDEPOSITOKAN DAN/ATAU MELAKUKAN INVESTASI JANGKA PENDEK UANG MILIK DAERAH YANG SEMENTARA BELUM DIGUNAKAN SEPANJANG TIDAK MENGGANGGU LIKUIDITAS KEUANGAN DAERAH, TUGAS DAERAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO; PENCAIRAN DEPOSITO; PELAPORAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional
sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022, serta guna
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Uang
Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2022.
Besarnya Uang Persediaan dihitung dari besarnya seluruh alokasi
belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada
APBD Tahun Anggaran 2022.
Uang Persediaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :
UP = 1/ 12 x (Plafond PD - a,b,c,d)
Keterangan :
a : belanja operasi (belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial).
b : belanja langsung yang nilainya di atas
Rpl0.000.000 ,00 (sepuluh juta rupiah)
c : belanja pegawai pada belanja barang dan jasa
d : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh
UP/GU a tau LS non pihak ketiga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kab. Nganjuk
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 40 Tahun 2004;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 11 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 2 Tahun 2020;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 16 Tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
b. Penganggaran Belanja Tidak Terduga;
c. Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
d. Pelaporan dan Pertanggunggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 6 Tahun 2014
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2018/No. 6
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten
ABSTRAK:
Dalam rangka sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya beberapa perubahan terkait pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 8 Th 2008; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Perda Prov. Banten No 7 Th 2017; Pergub Banten No. 20 Th 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
