Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro
ABSTRAK:
Dalam rangka pemulihan, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta perluasan lapangan kerja di Kabupaten Kutai Barat,
maka dipandang perlu adanya pemberian pinjaman kredit modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi
mikro, oleh karena itu diperlukan Petunjuk Teknis Pinjaman
Kredit Modal Usaha Ekonomi Mikro dalam wilayah
Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 1995; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014; PP No.87 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.135 Tahun 2014; Inpres No.6 Tahun 2007; Permendagri No.42 Tahun 2010; Permendagri No.113 Tahun
2014; Permendagri No.80 Tahun
2015; PMK No.99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.218/PMK.05/2009; PMK No.77/PMK.05/2010; Permenkop UKM No.33/Per/M.KUKM/XII/2007; KMK No.Kep-292/MK.5/2006; Kepmenkop UKM No.21/Kep/M.KUKM/VII/2008; Kepmenkop UKM No.16/Kep/M.KUKM/V/2010; Kepmenkop UKM No.23/KEP/M.KUKM/VII/2010; Kepmenkop UKM No.26/KEP/M.KUKM/VII/2010; dan, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Sasaran, Persyaratan Usaha, Tugas Dan Tanggung Jawab, Ketentuan Pinjaman/Kredit, Permohonan Pinjaman/Kredit, Analisa Kelayakan Usaha Dan Keputusan Pinjaman/Kredit, Pencairan Pinjaman/Kredit, Pengendalian Dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Perusahaan Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penerapan, Prinsip dan Tujuan, Pemilik Modal atau Pemegang Saham, Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Pengelolaan Informasi, Keselamatan, Kesempatan, Kesetaraan Kerja dan Pelestarian Lingkungan, Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders), Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi, Program Pengenalan BUMD, Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, Ketentuan Lain-Lain, dan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganSubsidi, PSO
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Tahun 2017 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berorientasi kepada pengembangan usaha skala yang lebih besar;
bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil kabupaten purbalingga tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71
Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum maka perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ka bu paten Ba tang Nomor 05 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (1) Pasal 25, penyisipan ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya komunikasi melalui media internet, pada dasarnya merupakan potensi yang perlu ditumbuhkembangkan;
bahwa meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial dalam bentuk usaha warung internet;
bahwa berkembangnya usaha warung internet belum diikuti dengan pengaturan yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan usaha warnet dan game online meliputi:
a. skala usaha warnet dan game online;
b. standardisasi penyelenggaraan usaha warnet dan game online;
c. perizinan pendirian penyelenggaraan usaha warnet dan game online; dan
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kopersi Unggul dan Koperasi Inti
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Pembinaan dan
Pengembangan Koperasi sebagai Badan Usaha yang
sehat, kuat, mandiri dan memiliki daya saing global, maka
pemberdayaan Koperasi harus diarahkan pada
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti, yang
berbasis keanggotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti perlu
peningkatan peran dan koordinasi antara Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
dan pemangku kepentingan lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1992 No. 116, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Mengingat
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
NOMOR 26 TAHUN 2017
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah
ABSTRAK:
salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga di Kabupaten/kota. Dalam rangka menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dilaksanakan Pasar Murah yang bersumber dari APBD Kabupaten Majene. Untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2016; Perbup Majene No.44 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis komoditas dan sumber dana pelaksanaan pasar murah, penetapan besaran harga dan kupon, serta pelaksanaan operasi pasar murah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 39 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TOKO MODERN BERJARINGAN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL (PASAR RAKYAT)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Pemalang No. 41 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dari GT 7 (Tujuh Grosse Tonnage) di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2017/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang Dari GT 7 (Tujuh Grosse Tonnage) di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melakaanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Menten Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan dalam rangka tertib
admimstrasi dan pelaksanaan kelancaran penerbitan Pas Kecil Kapal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) Di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Pemenntah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013; Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Bab III Kewenangan dan Tujuan Pas Kecil
Bab IV Masa Berlaku Pas Kecil
Bab V Tata Cara Permohonan, Persyaratan dan Penerbitan Pas Kecil
Bab VI Tanda Pas Kecil
Bab VII Identitas dan Penggunaan Nama Kapal
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Laksana Pembentukan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf (4), peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu membentuk Peraturan Bupati Sekadau tentang Mekanisme dan tata laksana Pembentukan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sekadau
UU No.5 Tahun 1990, UU No.19 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.40 tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, Pp No.38 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2012, Permensos No.13 Tahun 2012, Perda No.1 Tahun 2017
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dan Peran FB TSP-SKD; Kelembagaan dan Stryktur Organisasi; mekanisme dan tata Laksana; Ruang Lingkup Program TSP; Penghargaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
8 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
