Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat ( 1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah
kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen
Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan
dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinam bungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 725);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019
tentang Sistim lnforrnasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Pemcanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16
Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-
2026;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Mamasa No. 2 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penganggaran, tata cara penggunaan BTT, mekanisme pencairan BTT, pertanggungjawaban dan laporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2024.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat
yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat
kesejahteraan masyarakat; bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan
dengan visi misi Rencana Pembangunan Daerah memerlukan
sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program
pembangunan sanitasi di Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, strategi sanitasi
kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten
Batang Tahun 2023-2027;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Strategi Sanitasi Kabupaten, Pelaksanaan, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi SSK 2023-2027 dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan satuan organisasi Perangkat Daerah serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetentsi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetentsi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021; Kepmen PANRB Nomor 409 Tahun 2019; Perda Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020
Dalam perbup ini diatur mengenai standar kompetensi pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penempatan PNS pada jabatan pengawas pada masing-masing perangkat daerah dan/atau unit kerja sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Pada lampiran dijelaskan ikhtisar jabatan, standar kompetensi (manajerial dan sosial kultural) serta persyaratan untuk masing-masing jabatan pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
372 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
Mengubah
Perbup Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian bagi
hasil retribusi tern pat rekreasi dan olahraga kepada desa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13)
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran: 10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Daerah menetapkan
ke'bj.jakan Fleksibilitas Badan Layarian
Urrrurn Daerah dalam Peraturan Kepala
Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pada
Badan Layanan Umum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun ~003
terrtarig Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 N omor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tafrrm 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 ten tang Pedoman Pengadaan
Barang/ J asa yang dikecualikan pada
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 487).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV TKDN
BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
14 Hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2024
Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2024 (17)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang tata cara menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan dan tata pemberkasan serta pelaporan arsip terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip TeIjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 2).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
20
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Kelas D Pratama; untuk pemenuhan ketersediaan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional rumah sakit daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
UU No.58 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2003; PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2014; Permendagri No.12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2022; Perda Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022; Perbup Kerinci No.2 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Tahun 2024 No. 785
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalirnantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07 /2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam menetapkan tarif air minum perlu memperhitungkan keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari terhadap biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum;
b. Bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum sehingga peraturan bupati tebo No 30 Tahun 2017 tentang penetapan tarif air minum dan non air minum pada perusahaan daerah air minum tirta muari kabupaten tebo, tidak sesuai lagi, maka perlu diganti;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan tarif air minum pada perusahaan umum daerah air minum tirta muari kabupaten tebo;
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; Peraturan pemerintah No 30 Tahun 2014; Peraturan pemerintah No 16 Tahun 2005; Peraturan pemerintahan No 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 38 tahun 2007; Peraturan pemerintah No 122 Tahun 2015; Pertauran pemerintsh No 54 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No 23 Tahun 2006; Peraturan menteri dalam negeri No 71 Tahun 2016; Peraturan menteri dalam negeri No 70 Tahun 2016; Peraturan daerah kabupaten tebo No 4 tahun 2019;
Ketebtuan Umum, Ruang Lingkup, Ketentuan Tarif, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Air dan Non Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
