Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat
Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
dalam melaksanakan fungsi pemerintahan
membutuhkan jaminan kepastian hukum,
perlindungan hukum dan bantuan hukum guna
mewujudkan keseimbangan hak dan kewajibanya
dihadapan hukum; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun
2012 tentang Program Pelayanan Pemberian
Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 44 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan
Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan perlindungan
hukum bagi aparat birokrasi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Program
Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum
Bab IV Bantuan Hukum Litigasi
Bab V Bantuan Hukum Non Litigasi
Bab VI Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2012 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghadapi terjadinya bencana tanah longsor yang sewaktu-waktu diperkirakan akan terjadi dan yang tidak akan terjadi agar dapat dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka dibutuhkan dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kontingensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor sebagai acuan dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Sifat Rencana Kontingensi
Bab V Tahapan Mitigasi Bencana Tanah Longsor
Bab VI Sistem Peringatan Dini terhadap Ancaman Bencana
Bab VII Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
Bab VIII Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
Bab IX Aktivasi Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor
Bab X Sistematika
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
152 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2018
PEraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Larangan Bertransaksi pada Fasilitas Umum; Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif; Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan PKL; Pembinaan, Pengendalian, dan Penertiban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2019
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru perlu dilakukah perubahan terhadap Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupali Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai tata cara penghitungan pemberian dan penetapan jumlah bantuan keuangan, lampiran administrasi yang diperlukan saat pengajuan bantuan keuangan, pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan keuangan, sasaran penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Erupsi
Gunung Merapi Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 35Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan Rencana Kontingensi
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Sifat Rencana Kontingensi
Bab V Penyelenggara Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi
Bab VI Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi
Bab VII Evaluasi Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi
Bab VIII Kerja Sama
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945; bahwa pendidikan dan kesempatan belajar bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan perempuan dan bayi bahkan sampai kematian, dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perdagangan anak, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini berisi tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan pada Usia Anak, Kewajiban Para Pihak, Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs Penggunaan
Dana
Bantuan
Operasıonal
Kesehatan
Kabupaten
Musı Rawas
Tahun
2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O19 tentang petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfrsik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, pedu
menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019.
UU No 28 Tahun 1959;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;
Petunjuk Teknıs Penggunaan Dana Bantuan Operasıonal Kesehatan Kabupaten Musı Rawas Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta
menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan
kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan pada
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik
pendidikan formal maupun nonformal. Dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman
pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya
perlu diatur pedoman pelaksanaannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
Tujuan pemberian Bosda adalah :
a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama
masyarakat yang tidak mampu;
b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten
Sukamara;
c. mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :
a. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2007 tentang
pedoman pelaksanaan bantuan operasional pendidikan program
sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2007 Nomor 9);
b. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun
2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional
pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 3);
c. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9
Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional
pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 7);
d. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan
(BOP) Pendidikan Non Formal Kabupaten sukamara (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 6);
e. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional
Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 23);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
