Logo
Login

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2022

Bantuan Operasional Sekolah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sleman
Nomor
24
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Sleman
Tanggal Penetapan
14 Juli 2022
Tanggal Pengundangan
14 Juli 2022
Tanggal Berlaku
14 Juli 2022
Sumber
BD 2022 Nomor 24
Subjek
BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sleman
Bidang
Halaman ini telah diakses 384 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 24 Tahun 2022.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup No.2 Tahun 2017 ttg Bantuan Operasional Sekolah Daerah

  2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

  3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

  4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan