Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerekonomian
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TOKO MODERN BERJARINGAN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL (PASAR RAKYAT)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sumedang No. 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pasar Murah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kab Cilacap untuk meingkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok, maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang bersumber dari APBD Kab Cilacap melalui kegiatan pasar murah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Penyelenggaraan Pasar Murah;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; Uu no 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2015; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan pasar murah, jenis komoditas, sumber dana dan alokasi subsidi, besaran subsidi, penetapan harga dan kupon, persyaratan, tugas dan fungsi penyedia barang, pelaksanaan operasi pasar murah, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2016 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2017
E_ ffiENTUJ(AN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS .GELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. U
Pe
n
r
d
a
a
tu
n
r
g
an
-Un
P
d
e
an
ru
g
nd
N
an
om
g
o
-u
r
n
1
d
2
a
T
n
ah
gan
un
(Le
20
m
11
bar
te
an
ntan
N
g
eg
P
ar
em
a
b
R
e
e
n
p
tu
u
ka
bli
n i Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo�
5679); !J'!!!- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
TENT ANG
E_ ffiENTUJ(AN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
.GELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
-2-
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nomor 10);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TOGAS
BABV
JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
BAB VII
TATA KERJA
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
NOMOR 36 TAHUN 2017
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2017
PEMBENTUKAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - unit pasar - dinas perdagangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Tata Unit Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati diatur mengenai Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Tugas Dan Fungsi; Rincian Tugas; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Aneka Usaha, telah diterbitkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, serta
dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan
Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu ditinjau kembali dengan
menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 ten tang
Perusahaan Daerah Aneka Usaha, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 17 Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bidang usaha dan kegiatan usaha, dewan pengawas, direksi, organisasi, kepegawaian, cuti, jaminana kesehatan dan ketenagakerjaan, kerja sama, pinjaman jangka panjang, penggunaan jasa produksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2012 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Purworejo No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
PERBUP Kab. Purworejo No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
PERBUP Kab. Purworejo No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka. pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Perwitasari, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten
Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10
Tahun 2016; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Perwitasari serta dalam rangka pengembangan
usaha Perusahaan Daerah, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dim.aksud pada huruf a sudah tidak
sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan
menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten
Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentana
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari,
sebagaimana telah diubah denaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bidang usaha dan kegiatan usaha, dewan pengawas, direksi, organisasi, kepegawaian, penghasilan, hak-hak dan penghargaan, kewajiban, larangan dan sanksi, pemberhentian pegawai, cuti, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, kerja sama, pinajman jangka panjang, penggunaan jasa produksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 dicabut.
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 35 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Kegiatan Pasar Murah Menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
SUBSIDI HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT - PASAR MURAH MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam Kegiatan Pasar Murah Menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok masyarakat dalam kegiatan pasar murah menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri telah diatur dengan Perbup Tegal No 10 Tahun 2016; bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur di lingkungan Pemda Kab Tegal maka perlu merubah Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Kegiatan Pasar Murah menyambut bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perbup Tegal 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 ayat (4), perubahan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pembayaran tarif air minum dan jasa pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen perlu diatur dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tarif Air Minum, Klasifikasi Pelanggan, Jasa Pelayanan Air Minum, Persyaratan Sambungan Baru, Pengajuan Sambungan Baru, Uang Jaminan Langganan, Pekerjaan Pemasangan, Pembayaran Rekening, Meter Air dan Pemakaian Air, Tarif Jasa Pelayanan, Kewajiban dan Larangan, Sanksi, Penutupan, Buka Kembali dan Penyambungan Kembali, dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 13);
3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 73 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 73);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
