Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 394 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Sistem Pelaporan Pembangunan

Abstrak

Reformasi Birokrasi Pengawasan/Audit Internal

Download file:

2022pw322326.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Pengawasan / Audit Internal

Download file:

Perwali Surakarta Tahun 2022 No 24.pdf

Sistem pengendalian intern-PENGAWASAN-pencegahan korupsi

2022

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD.2022/No.50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi maka diperlukan pengaturan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan pengendalian pada tindak pidana korupsi pada lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. hal yang diatur mencakup: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup; IV. Strategi Pengendalian Kecurangan; V. Lingkungan Pengendalian Kecurangan; VI. Perilaku anti kecurangan; VII. Satuan tugas pengendalian kecurangan; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Sanksi; X. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
10 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengawasan/Audit Internal

Download file:

BD. 325 Perwali No.18 Th....ngelolaan Sampah.pdf

SAMPAH - PENGELOLAAN - SANKSI ADMINISTRATIF - PENGAWASAN DAN PENERAPAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Kota Samarinda Tahun 2022 No. 325

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1a), 24A ayat (3), dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 5 Tahun 2021.
Peraturan Wali Kota ini berisi tentang: Ketentuan Umum; Pengawasan; Sanksi Administratif; Sistem Informasi Manajemen; Pembinaan dan Evaluasi Kinerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
18 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kota Tual

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWALI NO. 16 TAHUN 2022.pdf

EVALUASI INTERN LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH - PEDOMAN PELAKSANAAN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD. NO. 2022/506, LL KOTA TUAL : 7 HLM.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kota Tual

ABSTRAK:

Bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kota Tual, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Daerah Kota Tual. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 agaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingku Insspektorat daerah Kota Tual.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Lampiran 7 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWALI NO. 10 TAHUN 2022.pdf

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD. NO. 2022/500, LL KOTA TUAL : 11 HLM.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi, bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Pengawasan Internal (Intenal Audit Charter).
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasa Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Piagam Pengawasan Internal (internal Audit Charter).

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWALI No 3 Tahun 2022 , Kota Banjar.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 100 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kebijakan Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Perwali Samarinda 100-202...au Jasa di Pemda.pdf

Pengadaan - barang/jasa - kebijakan - probity audit

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 100, BD.2021/285

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Kegiatan pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilakukan sejak dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksana kontrak, dan serah terima. Dalam rangka terlaksananya peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal (APIP) sebagai pencegah dan deteksi dini (early warning system) atas proses pengadaan barang dan jasa, perlu dilakukan Probity Audit. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Kebijakan Probity Audit; serta Ketentuan Umum

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
7 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 97 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Perwako No 97 Tahun 2021 ...spektorat Daerah.pdf

Struktur Organisasi - Pengawasan/Audit Internal

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 97, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 97

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Darah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaam Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerinotahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. struktur organisasi terlampir

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
14 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi Pengawasan / Audit Internal

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-C Tahun 2015

Download file:

Perwali Surakarta Tahun 2021 No 25.pdf

gratifikasi-pengawasan INTernal

2021

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 25, BD.2021/No.33

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta dimaksudkan untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai prasyarat terwujudnya keadilan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta bertujuan untuk memberikan pedoman pengendalian Gratifikasi agar Pemerintah Kata Surakarta bebas dari korupsi, kolusi dan nepatisme dengan menjaga jarak Pejabat/Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta dari kepentingan pihak luar yang berpotensi menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas; bahwa Peraturan Walikata Surakarta Nomor 7-C Tahun 2015 tentang Pedaman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta sebagai aturan perilaku sudah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
Peraaturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, UPG, Pengawasan, hak dan perlindungan, pendanaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-C Tahun 2015
16 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERWA_075.pdf

Otonomi Daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2020/NO.76, LL Kota Singkawang : 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 berbasis Prioritas dan Risiko;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 ; Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020
Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Perencanaan Pengawasan; Pelaporan ; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
8 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.