Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Evaluasi Jabatan
ABSTRAK:
`a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan No. 34 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan No. 34 Tahun 2011; Permenpan No. 41 Tahun 2018; Permenpan No. 1 Tahun 2020; Perda Kabupaten Mamasa No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kabupaten Mamasa No. 9 Tahun 2021; Perbup Mamasa No. 33 tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
1. Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2. Fungsi dan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
3. Ruang Lingkup dan Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
4. Informasi Jabatan
5. Fasilitasi dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan e-Government termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan e-Government perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup penyelenggaraan e-Government, meliputi:
a. perencanaan;
b. kebijakan;
c. kelembagaan;
d. sistem Informasi;
e. infrastruktur TIK; dan
f. leadership.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipandang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 dicabut.
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN. 1969/ No 51 , LL Bphn : 2 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan
Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai
Undang-Undang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1969.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2022
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD No.1042/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU NO. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Pemrndagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889; Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenga No. 9 Tahun 2009; Perbup Aceh Tengah No. 8 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sistematika Renstra Perangkat Daerah, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 28 Tahun 2017
PERGUB Prov. Gorontalo No. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu
pemuktahiran dan pendayagunaan basis data terpadu.
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemutakhiran & Pendayagunaan Basis Data Terpadu
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk penanganan penanggulangan kemiskinan secara terarah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.63 Tahun 2013; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.15 Tahun 2010; Perpres No.166 Tahun 2014 Permendagri No.42 Tahun 2010; Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016; Perda No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Maksud dan tujuan, ruang lingkup, identfikasi dan pemuktahiran data terpadu, pendayagunaan basis data terpadu, penanganan pengaduan, pengintegrasian data terpadu, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 25 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya sebuah pedoman yang mengatur mengenai proses pembentukan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan telah diundangkannya Permendagri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur kembali Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang baru sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum : UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM, dan Mendagri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012,
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, meliputi Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan dan Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan Daerah; Peraturan Bupati; Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati; Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan; Evaluasi Rancangan Perda; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan; Pemantauan; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; dan Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 28, BN.2017/No.1728, peraturan.go.id : 4 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
