Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan perhitungan per unit layanan khususnya layanan pemeriksaan Rapid Test Antibody Covid-19, Rapid Test Antigen Covid-19, Swab PCR Covid-19, biaya pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) mengalami penurunan harga serta memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Nomor Hk.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostik Tes Antigen (RDT-Ag), perlu penyesuaian tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 67 Tahun 2021
pemberian remunerasi-badan layanan umum daerah-pusat kesehatan masyarakat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2021/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umm Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang pemberian remunerasi, sumber remunerasi, indikator penilaian pengaturan remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara profesional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tariff Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Obyek, Subyek, dan Prinsip Dalam Penetapan Tarif; Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan; Struktur Tarif dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan; Tata Cara Pemungutan; Kerjasama dengan Pihak Ketiga; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menjamin akuntabilitas pelaporan UPT Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum, maka perlu dibentuk Kebijakan Akuntansi.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan ini terdiri atas 3 (tiga) bab 5 (lima) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kebijakan Akuntansi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2022.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2021/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kelas C
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soeratno Gemolong;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 47 Tahun 2021; Perpres No 77 Tahun 2015; Permendagri No 12 Tahun 2017; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 3 Tahun 2020; PErda Kab Sragen No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Sragen No 3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pembentukan;
b. kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi;
c. kepegawaian; dan
d. tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soeratno Gemolong (Berita Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2021/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Kelas B
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah serta mewujudkan organisasi Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang
lebih proporsional, efektif, dan efisien guna
meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, perlu diatur kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017; PP No 47 Tahun 2021; Perpres No 77 Tahun 2015; Permendagri No 12 Tahun 2017; PErmendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 3 Tahun 2020; PermenPANRB No 17 Tahun 2021; PermenPANRB No 25 Tahun 2021; Perda Kab Sragen No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Sragen No 3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pembentukan;
b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi;
c. kepegawaian; dan
d. tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sragen Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (Berita
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 43),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 66 Tahun 2021
tata kelola-badan layanan umum daerah-pusat kesehatan masyarakat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2021/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ruang lingkup pola tata kelola pada BLUD UPTD Puskesmas, kelembagaan UPTD Puskesmas, prosedur kerja UPTD Puskesmas, pengelompokan fungsi UPTD Puskesmas, pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Rokan Hilir Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksana Jaminan Persalinan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama yang memiliki akses sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin difasilitas pelayanan kesehatan maka perlu diselenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal).
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan ini terdiri atas 4 (empat) bab 8 (delapan) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pedoman Pelaksanaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Rokan Hilir Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan
kesehatan dengan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan
perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah, penyesuaian tarif
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor
39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor
39 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Temanggung Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka diperlukan anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud; bahwa pengeluaran pembiayaan keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya yang belum tersedia anggarannya dibebankan langsung pada belanja tidak terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan belanja tidak terduga, anggaran belanja tidak terduga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
