TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakukan pengawasan Pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun maka perlu ada alat kontrol
berupa laporanPengelolaanlimbah bahan berbahaya dan
beracun oleh pihak pemrakarsa usaha;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu
menetapkan tata cara pelaporan pengelolaan limbah
berbahaya dan beracun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi Selatan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang - UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
333. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5617);
2
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 Tahun
2014 tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan
Hidup Di Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Tata Cara Dan Perizinan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
BAB IV
PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR 81 TAHUN 2015
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah:
a. bahwa dalam rangka mendukung program universal akses air
minum dan sanitasi khususnya akses menyeluruh jamban
sehat atau Open Defication Free (ODF), maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan bantuan sosial
jambanisasi bagi keluarga yang masih Buang air besar
sembarangan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berjalan lancar, efektif
dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun
pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga
Yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten
Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
218); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial jambanisasi, bertujuan untuk percepatan menuju Kabupaten Sukoharjo ODF atau bebas buang air besar sembarangan, sebagai wujud kepedulian kepada
keluarga yang belum memiliki jamban dan meringankan
beban keluarga penduduk Kabupaten Sukoharjo yang masih
BABS serta untuk memutus mata rantai penularan penyakit
berbasis lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 81 Tahun 2009
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2009/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karanganyar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu
disusun Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun, 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada badan lingkungan hidup kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD 2014/196 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian lnsentif dan Disinsentif
Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pernerintah Nornor 81 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nornor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, insentif, disinsentif, persyaratan dan tata cara permohonan insentif, tim pelaksana pemberian insentif dan disinsentif, tata cara pelaporan dan evaluasi, pembinaaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal
10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Kawasan Tanpa Asap Rokok perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan
Tanpa Asap Rokok
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun
2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. persyaratan Tempat Khusus Merokok;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan KTAR;
c. tata cara pembentukan dan tugas Satgas Penegak KTAR
dan kelompok kerja KTAR; dan
d. tata cara pemberian sanksi admistratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 83 Tahun 2017
PEMBENTUKAN - UPTD - PENGELOLAAN SAMPAH - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - KABUPATEN BATANG HARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, SD.2017/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Perda Kabupaten Batang Hari No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 16 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2016.
Perbup ii mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, meliputi: Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
10 hlm.; Lampiran 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
