organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2017/No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat, perlu membentuk unit teknis yang menangani secara mandiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 18 ayat (5) Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08/M-DAG/PER/3/2010;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.33/M-DAG/PER/10/2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2017
1. KETENTUAN UMUM; 2. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI; 3. TATA CARA PEMBAYARAN,PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; 4. TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI; 5. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KADALUWARSA; 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TSLP)
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Masyarakat
UU No.28 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; Permensos No.50/HUK/2005; Permeneg BUMN No.Per-05/MBU/2007; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, wilayah sasaran program TSLP, persyaratan dan penyaluran TSLP, mekanisme pengelolaan TSLP, kelembagaan, dan penghargaan dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 68 Tahun 2017
BANTUAN KEUANGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN - PEMERINTAH DESA SEBAGAI KOMPENSASI PENGGUNAAN FASILITAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DARURAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai Kompensasi Penggunaan Fasilitas Desa untuk Pembangunan Pasar Darurat di Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pedagang pasar maka Pemkab Tegal melakukan pembangunan Pasar pada Tahun 2016; bahwa selama proses pembangunan Pasar tersebut, aktivitas jual beli harus tetap berjalan; bahwa agar aktivitas Pasar tetap berjalan maka Pemerintah Kab tegal menggunakan fasilitas aset desa Milik Pemdes untuk pembangunan Pasar Darurat; bahwa penggunaan fasilitas aset Milik pemerintah desa sebagaimana huruf c diatas oleh Pemkab Tegal diberikan kompensasi bantuan keuangan kepada Pemdes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan bantuan Keuangan kepada Pmedes sebagai kompensasi penggunaan fasilitas desa untuk pembangunan pasar darurat;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 1 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016; Perbup Tegal No 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2017/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izm di Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penzman dan Pendaftaran Usaha Petemakan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemermtah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Keputusan Menten Pertaman Nomor 404/Kpts/OT 210/6/2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Usaha Peternakan
Bab V Lokasi Perusahaan Peternakan
Bab VI Lokasi Peternakan Rakyat
Bab VII Izin Usaha Peternakan
Bab VIII Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
Bab IX Perluasan Usaha Peternakan
Bab X Hak dan Kewajiban
Bab XI Kemitraan Usaha
Bab XII Bimbingan dan Pengawasan
Bab XIII Sanksi Administrasi
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 67 Tahun 2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUSBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA USAHA MIKRO KABUPATEN MALUKU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.338/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Susbsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan silaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu ditetapkan mekanisme dan prosedur yang menjadi panduan untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Mekanisme dan prosedur ini merupakan acuan dan/atau standar, sehingga verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh tim verifikasi memiliki standar yang sama dan sesuai ketentuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDAKABMALTENG No. 16 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mekanisme penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, Prosedur Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, dan Perubahan/Revisi Terhadap Program dan Kegiatan DPA SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD No 66 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KABUPATEN PENAJAM PASER UTAR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib penggunaan dan pemanfaatan jaringan listrik
yang digunakan oleh para pedagang di lingkungan Pasar milik
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah
perlu melakukan pengaturan pengelolaan listrik Di Lingkungan
Pasar Kabupaten Penajam Paser Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Listrik Yang Digunakan Pedagang Di Lingkungan
Pasar Kabuapaten Penajam Paser Utara;
asal 18 ayat6 UUD 1945 UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 112 tahun 2007; Permen ESDM No 31 tahun 2014; Permen ESDM No 31 tahun 2015;
Pembebanan tarif listrik pada Kios/Toko dan los dikenakan tarif bisnis dengan standar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara. Pembebanan tarif listrik pada Kios/Toko berdasarkan angka pemakaian pada Kilo Watt Hours (KWH) Meter. Pedagang dilarang:
a. Merubah KWH Meter pada fasilitas pasar.
b. Menambah fasilitas tambahan dengan penggunaan jaringan listrik pada Los tanpa izin tertulis dari Pengelola Pasar.
c. Merusak jaringan listrik fasilitas Pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
5 hlm. 4 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. HENDRIKUS FERNANDEZ Larantuka
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit; bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya peraturan internal rumah sakit yang mengatur tata kelola rumah sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernadez Larantuka.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES /SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 775/MENKES /SK/IV/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Tata Kelola Rumah Sakit; Bab IV Penyelenggara; Bab V Komite; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2017
penghentian - sementara - penerbitan - izin - usaha - toko - modern - untuk - minimarket
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2017/63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN UNTUK MINIMARKET
ABSTRAK:
Bahwa dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maka perlu membentuk Perbup tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin usaha Minimarker.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa akli terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permen Perdayagunaan No. 53/M-DAG/PER/9/2012; Permen Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2012; Permen Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013; Permen Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Ka Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2014; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 55 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 59 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbu Bogor No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penghentian Sementara,Pengawasan Dan Pengendalian Seta Penertiban, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
