RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 - 2025
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, LD.2015/65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025
ABSTRAK:
Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal,
Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
-Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009;
-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012;
-Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014;
-Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012.
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
48 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2015
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 37, Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2015; Perpres No. 39 Tahun 2014; Permendagri No. 64 Tahun 2012; PerkaBKPM No. 8 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan pananaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan insentif dan kemudahan, tim verifikasi, kriteria, dan penilaian, bidang usaha dan lokasi tertentu yang memperoleh insentif dan kemudahan, skala prioritas, jangka waktu dan besaran insentif dan/atau kemudahan, tata cara pelaporan dan evaluasi, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
12 hlm, Lampiran : 15 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c, Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf a Qanun Aceh No. 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh; Bahwa untuk melaksanakan anun Aceh No. 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015; Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil analisa investasi terhadap PT Bank Aceh dan hasil analisis investasi terhadap PD BPR Mustaqim Sukamakmur oleh Tim Penasehat Investasi Pemerintah Aceh.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No.24 Tahun 1956; Undang-Undang No.7 Tahun 1992; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.40 Tahun 2007; Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 9Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No.758 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012; Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014; Qanun Aceh No.5 Tahun 2007; Qanun Aceh No.16 Tahun 2003; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.1 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang: Definisi-Deifinisi; Maksud dan Tujuan; Jumlah Tambahan Penyertaan Modal; dan Bukti Kepemilikan Saham.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2015.
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 29 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM 2015
ABSTRAK:
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyebutkan dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum dalam bentuk deposito/jasa giro yang menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku, pengaturannya dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH;
BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH;
BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH;
SUMBER DANA;
HAK DAN KEWAJIBAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 31010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Medal, perlu diatur mengenai Rencana Umum Penanaman Medal Provinsi dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koerdinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012;Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2014
Pergub ini megatur mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang dimaksudkan untuk memberikan acuan
kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian penanaman modal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2015.
49 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2015
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 - 2020
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 12, BD 2015/NO.12
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 - 2020
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015- 2020.
Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas Infor Barang dalam rangka kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor PER/20/ MENPAN/04/2006 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 176/PMK.011/2009 Tentang pembebasan biaya masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk pembangunan atau pembangunan Industri dalam Rangka penanaman Modal, sebagaiman telah diubah dengan peraturan Menteri keuangan Nomor. 76/PMK.011/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2013 Tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2012 tentang sistim pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2013, tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non Perizinan penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tahun 2013 tentang pedoman tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Modal Nomor Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Mengatur strategi, kebijakan, dan rencana pengembangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2015 hingga 2020. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Kebijakan Penanaman Modal, Sektor Prioritas Investasi, Rencana Pengembangan Wilayah, Dukungan Infrastruktur, Kemudahan Berinvestasi, Pemberdayaan Sumber Daya Lokal, Pengawasan dan Evaluasi, Target Investasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyertaan Modal Pemrintah Aceh Kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Yang Bersumber Dari Dana Hibah Microfinance For Innovation Fund
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam perluasan pembiayaan kredit perbankan untuk usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c, Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Bank Aceh dan BPR Mustaqin Sukamakmur; Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh tentang Hibah Microfinance for Innovation Fund (MIF) Nomor PPH-023/MK.7/2014 tanggal 8 Oktober 2014.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 24 Tahun 1956; Undang-Undang No.7 Tahun 1992; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992; eraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 16 Tahun 2013; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang: Definisi; Jumlah penyertaan modal; mekanisme pengeluaran pembiayaan; Bukti Kepemilikan; Pelaksanaan perjanjian penerusan hibah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2015.
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 48 Tahun 2014
PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERATURAN - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT- NOMOR - 21 - TAHUN - 2011 - TENTANG - PENANAMAN - MODAL
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD 2014/NO.48
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Perda Prov. Jabar No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov. Jabar No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Taun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2014; Permendagri No. 64 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2011;Pergub Jabar No. 43 Tahun 2012; Pergub Prov. Jabar No. 33 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal, Yang Meliputi: Ketentuan Umum, Tata Cara Promosi Penanaman Modal, Intensif dan Kemudahan, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Tata Cara Kerjasama, Lembaga Kerjasama, Tata Cara Masyarakat dan Dunia Usaha,Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008.
29 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 33 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang FORUM WEST JAVA INVESTMENT PARTNERSHIP (WJIP)
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan penanaman modal melalui sinergitas anat pemangku amanah, pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu dibentuk Forum West Java Investment Partnership (WJIP). Pembentukan Forum West Java Investment Partnership (WJIP) ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Perpres No. 36 Tahun 2010; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 21 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Forum West Java Investment Partnership (WJIP), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Forum;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Organisasi;
6. Keanggotaan;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2014.
7 halaman (lampiran 1 halaman)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
