Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.445 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 27 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD. 2019/No. 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung keberadaan Dewan Pengurus KORPRI untuk mewujudkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu adanya Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 94), diubah pada Ketentuan Pasal 6, dan Ketentuan Pasal 9.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 27 Tahun 2007

Pembentukan Desa Popai, Desa Kahiya, Desa Bemban Permai, Desa Perembang Nyurug, Desa Sungai Labuk, Desa Sungai mentoba, Desa Natai Compa, Desa Pelempai Jaya, Desa Domet Permai, Desa Nyanggau dan Desa Jabai di Kecamatan Ella Hilir

Administrasi dan Tata Usaha Negara Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Peraturan Daerah_No. 27 Tahun 2007.pdf

Abstrak

desa-pemerintahan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2007/NO.27, TLD No.53, LL KAB. MELAWI: 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Popai, Desa Kahiya, Desa Bemban Permai, Desa Perembang Nyurug, Desa Sungai Labuk, Desa Sungai mentoba, Desa Natai Compa, Desa Pelempai Jaya, Desa Domet Permai, Desa Nyanggau dan Desa Jabai di Kecamatan Ella Hilir

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Pp No.72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi
UU No.34 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.8 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Pembentukan dan batas Desa; Kewenangan Desa; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2007.
10 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2018

Pedoman Umum Sistem Penangan Pelaporan (Whistleblowing System)

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NO 27 WBS.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Sistem Penangan Pelaporan (Whistleblowing System)

ABSTRAK:

Dalam rangka menangani Pelaporan yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23Tahun 2014, UU No. 5Tahun 2014, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 25 Tahun 2007, Permenpan No. PER/05/M.PAN/4/2OO9, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perbup Limapuluh Kota No. 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan (Whistleblowing System), dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Lingkup dan Batasan; 4. Susunan Tim dan Mekanisme Pelaporan; 5. Tindak Lanjut Pelaporan; 6. Paparan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 7. Pemantauan dan Pemutakhiran; 8. Perlindungan Terhadap Pelapor; 9. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 27 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
PERWALI NOMOR 27 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD. No. 2017/27, LL Kota Ambon : 7 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 53 Tahun 2010; INPRES No. 5 Tahun 2004; PERKPK No. 07 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, penyampaian LHKPN, unit pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi, tata cara penjatuhan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 27 Tahun 2016

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERWAKO NO 27 TH 2016.pdf

Abstrak

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 27 Tahun 1998

Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

Inpres No. 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Download :
Inpres Nomor 27 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permen PUPR No. 35/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen PUPR No. 17/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen PUPR No. 25/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 27 Tahun 2011

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perbup 27 Th 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2015

HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

desa-administrasi

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/NO.29, LL KAB. KAYONG UTARA: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan aparatur pemerintah Desa yang disipilin, berkinerja dan efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Desa; bahwa agar pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat semakin baik dan efektif, perlu mengatur ketentuan hari dan jam kerja bagi pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hari dan Jam Kerja; Absensi Kehadiran; Izin Tidak Masuk Kerja; Pelaporan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
7 HLM

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download :
Permenhan Nomor 27 Tahun 2011.pdf
Permenhan Nomor 27 Tahun 2011 - Lampiran.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011.