Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, sanksi, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, pemanggilan dan pemeriksaan PNS, pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan
Pemerintah Kota Magelang tahun 2022 perlu melaksanakan
kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan memenuhi asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Magelang; pemerintahan yang akuntabel dan memenuhi asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, huruf b, clan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerin tahan di Lingkungan Pemerin tah
Kota Magelang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
99 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 90 Tahun 2014
Standar Operasional Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2014/NO.326
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Anggaran Belanja Hibah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
dalam Perencanaan Anggaran Belanja Hibah, dipandang perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan
Anggaran Belanja Hibah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011;
eraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan
Anggaran Belanja Hibah dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA HIBAH; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 90 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis dan Prosedur Pembayaran atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2017/NO.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis dan Prosedur Pembayaran atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa Petunjuk Teknis Dan Prosedur Pembayaran Atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Telah Diatur Dengan Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2015.
b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat berjalan lebih tertib, efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan bertangungjawab, maka peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003
;4.UU No. 1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004;6.UU No.23 Tahun 2014
;7.UU No.33 Tahun 2004 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.60 Tahun 2008
;10.PP No. 54 Tahun 2010 ;11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
;12.PMDN No.13 Tahun 2006;13.PMDN No.32 Tahun 2011;14.Perda No. 1 Tahun 2008 ;15.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009 ;16.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016 ;17.Perbup No.75 Tahun 2017 ;18.Perbup Tanggerang No.135 Tahun 2015;19.Perbup Tanggerang No.152 Tahun 2016 ;20.Perbup No. 144 Tahun 2015
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Lokasi
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2014/NO.327
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Lokasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
dalam Penerbitan Izin Lokasi, dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin
Lokasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011; . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin
Lokasi dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN LOKASI; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 91 Tahun 2015
Badan Layanan Umum-BUMD-Sistem Pengendalian Intern
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 91, BD 2020/91
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subjek hukum, sehingga perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit, Dan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat harus menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013, . Peraturdn Menteri Kesehatan Nomor 7SS/MENKES/ PER/IV l2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/IV/2002, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Tata Kelola Manajemen Rsud Jampang Kulon, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Komite Medik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender maka diperlukan pedoman pelaksanaan pengurastamaan gender dalam pembangunan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; Permendagri No 15 Th 2008 yang telah diubah dengan Permendagri No 67 Th 2011; Perda kota Tangerang No 8 Th 2016; Perda kota Tangerang Th 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
