Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 389 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Download file:

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.pdf

Tata Cara - Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi - Pembangunan Daerah

2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 86, BN 2017 (1312) : 185 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 39 Tahun 2008 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Permendagri ini mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b) tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 185 hlm.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Tata Naskah Dinas

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Permenko Polhukam No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Download file:

Permenko Polhukam No 5 Tahun 2024.pdf

tata naskah dinas - permenko polhukam

2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 5, BN 2024 (485):36 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian dalam tertib administrasi kedinasan serta untuk mendukung implementasi tata persuratan secara elektronik diperlukan penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas dan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Permenko Polhukam ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 73 Tahun 2020; dan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021.
Permenko Polhukam ini mengatur mengenai tata naskah dinas di lingkungan Permenko Polhukam. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan ini mengatur mengenai acuan dalam penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian Koordinator.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 835), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku tanggal 15 Agustus 2024
Lampiran file: 139 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 36, lampiran hlm 37 sd 139).

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Permenlu No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Download file:

Permenlu Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Pembentukan - Produk Hukum - Kementerian Luar Negeri

2025

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 1, BN 2025 (109) : 22 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum secara terencana, terstandar, dan sistematis.
Dasar hukum Permenlu ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 150 Tahun 2024; dan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021.
Permenlu ini mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Hukum terdiri atas: a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Menteri. Sedangkan Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Keputusan Menteri; b. Keputusan Pimpinan Tinggi Madya; c. surat edaran; d. instruksi; dan e. perjanjian selain perjanjian internasional.

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2025.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 23 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 22 dan lampiran hlm 23)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Permenlu No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia

Download file:

Permenlu Nomor 13 Tahun 2024 TND.pdf

KEMENTERIAN LUAR NEGERI – TATA NASKAH DINAS

2024

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 13, BN 2024 (989) : 132 hlm.; jdih.kemlu.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa tata naskah dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia merupakan sarana yang efektif dalam menciptakan arsip yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, selanjutnya tata naskah dinas sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk memberikemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas, yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, baik yang menggunakan media rekam kertas maupun media rekam elektronik. Kemudian, bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuaid engan perkembangan dan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 108 Tahun 2003, Perpres No. 150 Tahun 2024, Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004, Peranri No. 5 Tahun 2021, Permenlu No. 6 Tahun 2021
Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud, meliputi: a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penandatangan Naskah Dinas;l dan e. pengendalian Naskah Dinas. Kemudian diatur pula mengenai Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas. Dimana jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1417), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lampiran file: 132 hlm

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

Permenlu Nomor 4 Tahun 20...an Internasional.pdf

peraturan - menteri - luar - negeri - tentang - tata - kelola - naskah - perjanjian - internasional

2023

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 4, BN 2023 (217) : 17 Halaman, jdih.kemlu.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola terhadap naskah asli dan salinan naskah resmi perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 116 Tahun 2020; Dan Permenlu No. 6 Tahun 2021
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas tata kelola naskah Perjanjian Internasional, Pemrakarsa menyelenggarakan fungsi: a. pencetakan Naskah Asli Perjanjian Internasional yang telah siap ditandatangani di atas Kertas Perjanjian dan disimpan dalam Map Perjanjian; b. penyampaian setiap Naskah Asli Perjanjian Internasional yang telah ditandatangani kepada Penyimpan untuk disimpan dan dipelihara; c. penyimpanan Salinan Naskah Resmi (Certified True Copy) yang diterbitkan oleh Menteri; d. penjagaan kelengkapan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik dan informasi Naskah Asli Perjanjian Internasional sampai diserahkan kepada Penyimpan; dan e. pengiriman dan pertukaran Naskah Asli Perjanjian Internasional dengan Mitra dilakukan melalui saluran diplomatik.

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
Lampiran file: 26 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkum No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

Mencabut

Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 14 Tahun 2024.pdf

Tata Naskah Dinas - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 14, BN 2024 (301): 37 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdampak pada kebutuhan di bidang kearsipan, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.
Permenkumham ini mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian. Ruang lingkup tata Naskah Dinas meliputi: a) jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b) pembuatan Naskah Dinas; c) pengamanan Naskah Dinas; d) pejabat penandatanganan Naskah Dinas; dan e) pengendalian Naskah Dinas.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 200 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 37; lampiran hlm 38 sd 200)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas

Abstrak

Terorisme Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BNPT No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas

Download file:

Peraturan BNPT NO. 1 Tahun 2017_compressed-1.pdf

TATA NASKAH DINAS

2017

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN 2017 (1648) : 142 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan tata naskah dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; b. bahwa beberapa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus diganti dan disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme2017, No.1648 -2- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2017, No.1648 -2- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).
Berisi ketentuan umum Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari : a. jenis dan format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. kewenangan penandatanganan; dan d. pengamanan Naskah Dinas.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
eraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dicabut
142 hlm.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembentukan Undang-Undang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang
Peraturan DPR No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Download file:

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Mencabut

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Download file:

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.