Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024

Tata Naskah Dinas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan ini mengatur mengenai acuan dalam penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian Koordinator.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas

T.E.U.

Indonesia, Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bentuk Singkat

Permenko Polhukam

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

15 Agustus 2024

Sumber

BN 2024 (485):36 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PEDOMAN PENULISAN/TATA NASKAH DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 7 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenko Polhukam No 5 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenko Polhukam No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

tata - naskah - dinas
2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 5, BN 2024 (485):36 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:	meningkatkan kemudahan dan kepastian dalam tertib administrasi kedinasan serta untuk mendukung implementasi tata persuratan secara elektronik diperlukan penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas dan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti. Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 73 Tahun 2020; dan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan ini mengatur mengenai acuan dalam penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian Koordinator.
CATATAN:	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 835), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku tanggal 15 Agustus 2024 Lampiran file: 139 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 36, lampiran hlm 37 sd 139).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521