Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perhitungan Uang Persediaan dan Pengisian Kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf
M angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan
merupakan kebijakan masing-masing Pemerintah
Daerah;bahwa untuk tertib pengelolaan keuangan daerah
khususnya pemberian Uang Persediaan kepada
Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu
mengatur Mekanisme Perhitungan Uang Persediaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perhitungan Uang
Persediaan dan Pengisian Kembali Uang Persediaan
Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Mekanisme Perhitungan Uang Persediaan dan Pengisian Kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Perhitungan UP; Pengisian Kembali UP; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 77 Tahun 2022
tata cara - penyusunan - kebutuhan - aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan perencanaan kepegawaian dan jumlah serta kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah serta untuk menjamin distribusi pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional sehingga perlu diatur tata cara penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022.
Peraturan ini menjelaskan tentang jenis, status dan kedudukan ASN, jabatan ASN, penyusunan kebutuhan ASN, penetapan kebutuhan ASN, analisis kebutuhan ASN, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Peraturan ini terdiri dari 23 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 16 dan Lampiran hal 17 s.d. 23)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 11 (sebelas) bab 44 (empat puluh empat) Pasal diantaranya : Ketentuan umum; Ruang Lingkup Pengadaan;Para Pihak;Perenanaan dan Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima;Pembinaan,Pengawasan, dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan ke bu tuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tah un 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023.
84 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip umum, kewenangan dan tanggung jawab, penetapan status penggunaan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah, penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 77 Tahun 2022
Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Pasal 181 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan lingkup kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Bupati;
UUD 1945 Pasal 18(6), UU No 28 Th 1999, UU No 25 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 39 Th 2006, PermenPPN/Bappenas No 1 Th 2017, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 86 Th 2017, Permendagri No 70 Th 2019, Permendagri No 90 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 23 Th 2011, Perda Kab Pesawaran No 6 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 2 Th 2021, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup No 43 Th 2021, Perbup Pesawaran No 9 Th 2022
Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 77/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022.
Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 setelah nomor 1.20 ditambah 4 (empat) nomor yakni nomor 1.21, 1.22, 1.23 dan 1.24.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan
pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan Pengelolaan Manajemen Risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem Pengelolaan intern Pemerintah, perlu diatur pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan umum, Pengelolaan Manajemen Risiko, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 No. 803
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan tata kelola pajak daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak; b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak daerah, perlu dilakukan Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi yang diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERDA No. 22 Tahun 2011.
Penerapan Serta Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Pajak Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
30 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
