Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Dukungan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jumlah dan Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Bab III Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Bab IV Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bab V Penganggaran Kembali Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2018.
Materi Pokok : jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan; rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan; mekanisme pengalokasian DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan; penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan penganggaran kembali sisa DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2020 tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permenpan RB No.15 Tahun 2019; Permenpan RB No.38 Tahun 2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan, Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan, Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Satuan Tugas Kebencanaan Kelurahan dan Desa di Kabupaten Katingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
b. Struktur Organisasi;
c. Penetapan Status;
d. Penanganan Bencana Pandemi, Epidemi dan Wabah Penyakit;
f. Penganggaran;
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 19 Tahun 2020
bantuan kesehatan khusus tunjangan kinerja kepala desa kabupaten pohuwato tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dan Perubahannya, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 82; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah terakhir diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP N.8 Tahun 2016; Permendagri No.113 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Tuntutan Perbendaharaan Dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KATEGORI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka penurunan angka kemiskinan dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pulau Morotai, perlu menetapkan standar kriteria atau jenis penerima bantuan di Kabupaten Pulau Morotai; untuk memperoleh kriteria yang sesuai, perlu lebih meningkatkan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. dengan adanya penambahan wajib wajib memiliki kartu BPJS kesehatan dalm salah satu persyaratan pada standar kriteri penerima bantuan sosial kategori keluarga tidak mampu, maka perlu merubahn Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 8 tahun 2012; Permensos No. 129/HUK/2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHAP II
ABSTRAK:
a. bahwa dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Sigi terdapat beberapa ketentuan dalam petunjuk teknis Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Perumahan yang berubah disebabkan berkembangnya aspirasi masyarakat penerima bantuan tentang kebutuhan pemanfaatan material kayu dalam
pembangunan dan/atau perbaikan rumah terutama di beberapa wilayah dampingan yang selama ini sudah terbiasa menggunakan material kayu serta adanya Pandemi Corona Virus Disease-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741).
Peraturan Bupati ini memuat beberapa perubahan Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
3 halaman, Lampiran : 26 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan Kalurahan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, dapat diberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Kalurahan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Materi pokok : Maksud dan tujuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sasaran kegiatan BKK, mekanisme pengganggaran BKK, penyelenggara BKK dan sisa anggaran BKK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
Mencabut : Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.
Halaman 14 Halaman, Lampiran 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang "Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Tahun Anggaran 2020"
ABSTRAK:
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasi Bantuan Dana Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), khususnya yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun anggaran 2020
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
Juknis BOSDA Tahun 2020 disusun dengan tujuan: a. Penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan secara efektif dan efesien; dan b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan. akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.
Alokasi dana BOSDA untuk setiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau sesuai dengan jumlah siswa per tahun di masing-masing tingkatan sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan, dan Pendistribusian, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan, dan Pendistribusian, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Infaq dan Shadaqah padal Baitul Mal Aceh besar Perlu disesuaikan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 60 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perda Daerah Provinsi Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Provinsi Nangroe Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2020
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
