PERBUP Kab. Sekadau No. 43 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau telah mengakibatkan terjadinya perubahan penyebutan pimpinan perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
4 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2009/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, maka perlu mengatur Tugas Pokok dan
Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 558/Menkes/SK/II/1984; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 983/Menkes/SK/XI/1992; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.15 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 1999; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Permenaker No Per.22/Men/X/2007; Perbup No.1 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembinaan dan Pengembangan UPT; Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi; Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi; Tugas Pembina Unit Permukiman Transmigrasi; Pelaporan; Manajemen UPT; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
13 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu; bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2009.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wakatobi
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB III ORGANISASI
BAB IV TATA KERJA
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa
sebagai upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat perlu adanya dukungan dana bagi Pemerintahan Desa; bahwa dukungan dana sebagaimana tersebut huruf a di atas berupa Alokasi Dana
Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
yang diterima oleh Kabupaten; bahwa pcmbcrian Alokasi Dana Desa mcrupalcan wujud dari pemenuhan hak desa, sehingga untuk kelancaran pembiayaan program Pemerintah Desa perlu adanya Pedoman Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Klaten;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan umum, Pengelolaan ADD, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2009.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Pokok, Dan Fungsi Staf Ahli Bupati Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Boyolali; bahwa untuk pengaturannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Star Ahli Bupati Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Pokok, Dan Fungsi Staf Ahli Bupati Boyolali. Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, dan Ketentuan Pasal 11 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mendorong Percepatan Program Ekonomi Kerakyatan Dan Penanggulangan Kelangkaan Kayu Bangunan, Salah Satu Potensi Yang Perlu Dikembangkan Adalah Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak;
Bahwa Dalam Rangka Ketertiban Pelaksanaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Hak Tersebut, Perlu Diatur Dalam Suatu Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat;
UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999; UU No.19 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2004; PP No,6 Tahun 2007; PP No.3 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat, Tata Cara Penggunaan Dokumen Skskb Cap “Kr”, Peredaran Kayu Rakyat, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2009.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
