Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5.445 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2010

Pedoman Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
BD Perwal No 22 Thn 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku No. 22 Tahun 2010

Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Pergub Maluku No 22 Tahun 2010 (ekstrak).pdf

Abstrak

PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI HIBAH BANTUAN SOSIAL BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN BELANJA TIDAK TERDUGA - PEDOMAN TEKNIS

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2010/22, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 10 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta PAsal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA PROMAL No. 02 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Maluku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat social kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja tidak terduga digunakan merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran 3 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2010

PEMASANGAN PORTAL DALAM LINGKUNGAN PERKANTORAN DAN JALAN AKSES STRATEGI KABUPATEN LAINNYA

Lalu Lintas, Jalan

Download :
993. no.-22-tahun-2010-.pdf

Abstrak

PEMASANGAN PORTAL - PERKANTORAN - JALAN AKSES STRATEGI - KABUPATEN LAINNYA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMASANGAN PORTAL DALAM LINGKUNGAN PERKANTORAN DAN JALAN AKSES STRATEGI KABUPATEN LAINNYA

ABSTRAK:

Dalam rangka memelihara jalan lingkungan perkantoran dan jalan akses strategi Kabupaten lainnya tetap dalam kondisi yang baik sehingga dapat ditempuh dengan cepat dan lancar diperlukan adanya pengawasan yang terus menerus dari kendaraan yang berpotensi merusak jalan; Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan dimaksud diperlukan secara bantu berupa portal; Untuk memberikan legalitas hukum terhadap pemasangan portal sebagai sarana bantu pengawasan jalan, perlu ditetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Pemasangan Portal dalam Lingkungan Perkantoran dan Jalan Akses Strategis Kabupaten Lainnya.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007.
PERBUP ini mengatur mengenai Pemasangan Portal dalam Lingkungan Perkantoran dan Jalan Akses Strategis Kabupaten Lainnya, meliputi: Lokasi Portal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.
4 hlmn; 2 lmprn.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 22 Tahun 2010

Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
PERDA-NO-22-TAHUN-2010-TTG-ocr.pdf

Abstrak

DESA

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2010/NO.22, TLD No.22, LL KAB. KUBU RAYA: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya

ABSTRAK:

bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor 03 Tahun 2009, perlu dilakukan peningkatan penyelenggataan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pealayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomoi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di pandang perlu membentuk Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.27 Tahun 2006; Permendagri No.28 Tahun 2006; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.14 Tahun 2009; Perda Kab.Kubu Raya No.3 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan; Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; Urusan Rumah Tangga Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010.
Perbup ini memiliki 6 halaman dan 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 22 Tahun 2010

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Nomor 22 Tahun 2010 Retribusi pelayanan kesehatan final.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 22 Tahun 2010

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 43 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Wilayah Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Download :
PP 22 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2010

Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kuningan No. 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 22 Tahun 2010

Tata Laksana Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2010

Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta No.107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.