Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tegal No. 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal
PROTOKOL KESEHATAN - COVID-19 - PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Perbup tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kab Tegal telah ditetapkan; bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19 varian Omicron di Kab tegal serta penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi maka perlu merubah Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangans ebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tegal No 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 22 Tahun 1983; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2020; Perpres No 82 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 20 tahun 2020; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2020; Perbup Tegal No 62 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 mengenai subjek, sanksi administratif, denda administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019 varian omicron perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi pedulilindungi untuk penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan corona virus disease 20 19,
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 4 Tahun 1984
UU No. 24 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2018
UU No. 2 Tahun 2020
PP No. 40 Tahun 1991
Perpres No. 82 Tahun 2020
Permenkes No. 82 Tahun 2014
Permendagri No. 20 Tahun 2020
Pergub Sumbar No. 37 Tahun 2020
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 48)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Transportasi dan Belanja Jasa Tenaga dengan Perjanjian Kerja/Kontrak yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional di bidang kesehatan termasuk dalam penyediaan biaya transportasi dalam perjalanan dinas dan biaya jasa tenaga dengan perjanjian kinerja/kontrak. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022, khusus biaya transportasi yang sumber pembiayaannya dari Dana Alokasi Khusus diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perbup Agam No. 51 Tahun 2021, Perbup Agam No. 52 Tahun 2021
Forkopimcam, Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Kader, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas dan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Perjalanan Dinas tersebut dilaksanakan dalam rangka preventif, promotif dan rehabilitatif bidang kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karimun No. 50 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 stdd Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020, yaitu mengubah Pasal 1, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2022
PERSALINAN MELALUI TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Melalui Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tenaga kesehatan, aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 97 Tahun 2017 dalam pasal 14 ayat 1, selain itu pasal 14 ayat 2 menjelaskan adanya lima aspek dasar dalam persalinan yaitu Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes;
b. bahwa masih banyak persalinan dilakukan di rumah dan ditolong oleh dukun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 79 Tahun 2007; Permenkes No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No. 27 Tahun 2019; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 21 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang persalinan melalui tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dengan menetapkan asas dan tujuan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat dan dapat mengakibatkan kejadian luar biasa,sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat,dunia usaha,organisasi profesi,organisasi kemasyarakatan dan masyarakat
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014,dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
Materi Pokok : Kebijakan dan Strategi,Penemuan,SURVEILANS MIGRASI,Dan Tata Laksana Penderita Malaria,Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko,SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA,Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat,Peran Serta Masyarakat dan Swasta,Tim Koordinasi Eliminasi Malaria,Koordinasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi,Peningkatan Sumber Daya Manusia,Pencatatan dan Pelaporan,Pembinaan dan Pengawasan,dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Posyandu
ABSTRAK:
a. bahwa posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
b. bahwa Revitalisasi Posyandu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu menuju posyandu berstrata mandiri, melalui peran serta Pemerintah Daerah dan lintas sektor bersama masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu, bupati wajib menjalankan program revitalisasi posyandu secara aktif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Revitalisasi Posyandu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Revitalisasi Posyandu dimaksudkan untuk meningkatkan
kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten menuju Posyandu
Mandiri sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar
melalui kemitraan dengan Kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan Pembentukan Public Safety Center 119 di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa setiap orang mempunyai hak dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan
kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dalam kondisi gawat darurat atau
bencana diperlukan respon cepat dan terpadu
untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan
dengan adanya sistem dan pusat pelayanan
penanganan gawat darurat terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan
Pembentukan Public Safety Center 119 di
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Bab III Sarana dan Prasarana
Bab IV Operasional PSC 119 Daerah
Bab V Pembiayaan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
BAb VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022, dan dikarenakan kekhususan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan karena mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Balung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
Mengingat: 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi
dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Badan Layanan Umum Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN TATA KERJA, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, TATA KELOLA, PEMBIAYAAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
