Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2009

Menemukan 4.445 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2009

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERPRES No.39 TH 2009.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 39 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DIY No. 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Mengubah

PERGUB Prov. DIY No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Download file:

Pergub DIY No. 39 Tahun 2... Penanaman Modal.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2009

Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

39 TAHUN 2009(TATA CARA P...AU KAB.KUNINGAN).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 39 Tahun 2009

Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.27 Tahun 2009 ttg Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Kulon Progo No.39 ...un Anggaran 2009.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2009

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 8 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Download file:

PP_No_39_2009.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 39 Tahun 2009

Bantuan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

PERBUP 39 - 2009 ttg Bant... Kabupaten Kukar.pdf

ibadah-bantuan

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2009/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

Untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunaikan ibadah haji agar pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar dengan tetap menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, maka dipandang perlu adanya bantuan ibadah haji dimaksud; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Ibadah Haji Bagi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.53 Tahun 2008; Perda Kukar No.16 Tahun 2006; Perda Kukar No.11 Tahun 2008.
Pelaksanaan Bantuan Ibadah Haji berdasarkan azas keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparan dengan prinsip sosial. Bantuan Ibadah Haji dimaksudkan untuk membantu masyarakat atau calon jemaah haji, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tujuan pemberian Bantuan Ibadah Haji adalah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 39 Tahun 2009

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

Download file:

Perbup Sleman No. 39 Tahu...Sekretariat DPRD.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 39 Tahun 2009

PENATAAN GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, STAF AHLI, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

SALINAN PERWAL NOMOR 39 T... PENATAAN KANTOR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Purworejo Tahun 2009

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Desa Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP 40 TAHUN 2009.pdf

USAHA AGRIBISNIS - PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2009/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Purworejo Tahun 2009

ABSTRAK:

bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, maka Pemerintah mencanangkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimana beberapa desa di Kabupaten Purworejo termasuk wilayah yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut; bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUA P) di Kabupaten Purworejo Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/05.140/1/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT. 140/3/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis operasional pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2009.
13 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2009

Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) Untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Dalam Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub Sumsel No 40 Tahun 2009.pdf

pengurangan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2009/NO.12 SERI E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) Untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Dalam Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka penertiban kendaraan bermotor dalam Provinsi yang telah beralih kepemilikan namun belum dibaliknamakan, maka perlu diakukan upaya untuk mendorong masyarakat agar melakukan balik nama kendaraan bermotor. Dalam upaya meningkatkan PAD khususnya dari sektor BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya dan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk membaliknamakan kendaraannya dipandang perlu memberikan pengurangan BBN-KB II. Pengurangan tersebut telah mendapat persetujuan prinsip dari Pimpinan DPRD Prov. Sumsel sesuai suratnya tanggal 1 Juni 2009 Nomor 024/00748/DPRD/2009. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; Perda No. 22 Tahun 2001; Perda No. 23 Tahun 2001; Pergub No. 11 Tahun 2008; Kepgub No. 211 Tahun 2002; Kepgub No. 212 Tahun 2002.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengurangan BBN-KB II, batas waktu dan pelaksanaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2009

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .