standarisasi - honorarium kegiatan - biaya pemeliharaan - pengadaan barang/jasa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD. 2017/No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Tim Asesor Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 97 Tahun 2022
Perubahan - Atas - Lampiran - Peraturan - Bupati - Samosir - Nomor - 60 - Tahun - 2022 - tentang - Standar - Harga - Satuan - Barang - dan - Jasa - Pemerintah - Kabupaten - Samosir - Tahun - Anggaran - 2023
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 106 Seri F Nomor 865
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa Pasal 5 Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 mengatakan dalam hal standar Harga satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan harga pasar akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau ditinjau untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir;
b. bahwa berdasarkan usulan-usulan dari beberpa Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau penambahan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu melakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir
23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/ Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nornor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, pengelolaan kegiatan, kegiatan swakelola, kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang / jasa untuk mendukung2elaksanaan swakelola, pengawasan dan sanksi, tim asistensi desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 dicabut.
56 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 97 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik.Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perbup Ciacap No. 97 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 90 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 97 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa | untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2010, maka
perlu disusun standar Biaya Tahun Anggaran 2010; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar biaya tahun anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
158 hlm;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat sebuah aplikasi e-Marketplace; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
3. Penyelenggaraan Sosialita;
4. Pengembangan, Pengelolaan, Pembinaan, dan Monitoring Evaluasi; dan
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.98/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 31 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dilaksanakan sesuai prinsip prinsip Pengadaan Barang/Jasa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu diatur Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 07/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati mengatur tentang Percepatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memberikan pedoman kepada OPD/Unit Kerja dalam pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa dan bertujuan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang peraturan percepatan pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
31 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 98 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangjjasa
Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pejabat administrasi dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barangj jasa Daerah; perIu menetapkan Peraturan Wali Kota
Tentang Kode Etik Pengelola Barangj Jasa Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur Tentang Kode Etik Pengelola Barangj Jasa Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sekretariat Komite Etik; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 99 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
