Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Kepegawaian Perusahan Umum Daerah Agrobisnis Dan Pengelolaan Logistik Daerah Di Kabupaten Ogan komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis dan Pengelolaan Logistik Daerah dalam rangka memeberikan dukungan secara kelembagaan secara efektif dan efisien maka diperlukan pengoptimalan pengelolaan agrobisnis dan logistik. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2017; PERDA No. 2 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, organ perusda, pegawai, dana pensiun, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Perbup tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran.
UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran yang meliputi Ketentuan umum, Nama, Maksud dan tujuan, Penggunaan dan penempatan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib, penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan; bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata keloa perusahaan yang baik (good corporate governance); bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman yang menjadi rujukan secara komprehensif bagi Badan Usaha Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tta Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerapan GCG
Bab III Organ BUMD
Bab IV Pemegang Saham/Pemilik Modal
Bab V Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris
Bab VI Direksi
Bab VII Rencana Bisnis dan RKA
Bab VIII Penggunaan Laba BUMD
Bab IX Manajemen Risiko (Risk Management)
Bab X Sistem Pengendalian Internal
Bab XI Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing System)
Bab XII Fungsi Sekretaris Perusahaan
Bab XIII Satuan Pengawas Internal
Bab XIV Auditor Eksternal
Bab XV informasi
Bab XVI Evaluasi BUMD
Bab XVII Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi
Bab XVIII Program Pengenalan BUMD
Bab XIX Evaluasi Penerapan GCG
Bab XX Ketentuan Lain-Lain
Bab XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur terkait pembentuka Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 66 Tahun 2020
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman
Berakohol, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran
dan Penjualan Minuman Berakohol
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam
Pengawasan; 4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/
Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan
Pengawasan, Terhadap Pengadaan, Peredaran dan
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati mengatur antara lain :
a . tata cara pemberian label khusus penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan/ atau
golongan C;
b . tata cara penerbitan, perpanjangan dan perubahan
SIUP-MB;
c. pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan
pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT;
d. pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran
dan penjualan minuman beralkohol; dan
e. tata cara pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang
Kamulyan Kabupaten Batang merupakan badan usaha
milik daerah Kabupaten Batang yang keberadaannya
sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan air
minum yang berkualitas di Kabupaten Batang; bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional,
meningkatkan pelayanan, dan efektifitas kinerja
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang
Kamulyan Kabupaten Batang, maka diperlukan susunan
organisasi dan tata kerjanya; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, maka
Peraturan Bupati Batang Nomor 84 Tahun 2019 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan wewenang, tata kerja, penghasilan, dana representatif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Batang Nomor 84
Tahun 2019
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
ABSTRAK:
Perda Kab. Kukar No.6 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (3) tentang Tata Kelola Perkebunan,menyebutkan Mekanisme dan Tata Cara Permohonan Surat Tanda Daftar Budidaya diatur dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permentan No.98 Tahun 2013; Perda Kab. Kukar No.6 Tahun 2014; Perbup Kukar No.2 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan STD-B;
b. Kewajiban Pekebun Pemegang STD-B;
c. Pendanaan;
d. Insentif;
e. Pelaporan;
f. Pengelolaan informasi dan data;
g. Pembinaan dan Pengawasan;dan
h. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan
Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha Kabupaten Batang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang proses pemilihan anggota dewan pengawas dan proses pemelihan anggota direksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 60 Tahun 2020
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi usaha mikro di wilayah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo yang Terdampak Coronavirus Disease 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (4), penghapusan ayat (5) Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2020 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tempat Pembayaran, Jatuh Tempo dan Penyelesaian Pembayaran, Tata Cara Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Dasar Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
-
-
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
