PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45
Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan
untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten
Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial
Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
penyaluran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di
Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan
Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu
di Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial
Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019
tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang
Mampu di Kabupaten Kebumen yaitu pada Pasal 4 dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 diubah
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai
U paya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di daerah;
b. bahwa untuk mendorong Program Kesiapsiagaan dan
Penanganan Penyebaran Covid-19 dalam Masa Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi saat, Pemerintah Daerah mengambil
kebijakan untuk menjamin kepastian hukum yang efektif,
transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Muna tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6389);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara RepublikindonesiaTahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun2011 Nomor 310);
16. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaiman.a telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan. atas Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
18. Peraturan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana
Siap Pakai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III RUANG LINGKUP,
BAB IV PELAKSANAAN,
BAB V SANKSI,
BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI,
BAB VII PENDISIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN,
BAB V MONITORING DAN EVALUASI,
BAB VI PENDANAAN,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2020
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2020/ No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan
Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan
Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati
masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana
pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Bentuk; Kriteria Penerima Bantuan Keuangan; Tata Cara Penyaluran; Pelaksanaan Kegiatan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2020
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN DARI MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan kerjasama dan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian uang maupun barang; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan yang berasal dari masyarakat serta dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 327 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan bantuan dimaksud dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dari Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
Mengingat: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penerimaan Bantuan Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 34 Tahun 2020
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Bencana Non Alam akibat Virus Corona, maka Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Bantuan Sosial Sembako.
Dasara HUkum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UUNomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perppu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 63 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; Permensos Nomor 5 Tahun 2019; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020; Kepmensos Nomor 146/HUK/2013; Perda Nomor 25 Tahun 2007; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran, Kriteria, mekanisme Pendataan, Penerimaan, Persyaratan, Jenis dan Besaran Bantuan Serta Lokasi Penerima Bantuan; Penyelenggara; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu disusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2024.
UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 204; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Solok Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemda menyusun rencana penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. bahwa Rencana Penanggulangan Bencana diintegrasikan dalam RPJMD kab. Solok pada Prioritas Pembangunan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh masing-masing Perangkat Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019, Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008, Perda Prov. Sumbar No. 5 Tahun 2007, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2005, Perda kab. Solok No. 4 Tahun 2016
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah kab. Solok Tahun 2020-2025 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemda, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengurangi kerugian dan resiko bencana. tujuan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Solok Tahun 2020-2025 adalah:
a. mempersiapkan perencanaan yang teraarah, terpadu dan terkoordinir dalam rangka menurunkan risiko bencana di kab. Solok
b. meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana yang lebih terarah, terpadu, terkoordinir dan terencana serta profesional
c. membangun dasar yang kuat untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
d. melindungi masyarakat di wilayah rawan bencana dari ancaman bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
86 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2020
pendidik dan tenaga kependidikan non PNS - pedoman pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemda dan masyarakat; bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS Kab Tegal, maka perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS di Sekolah Negeri;
UU No 13 tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2015; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Tegal No 13 tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana, syarat penerima, mekanisme pengajuan usulan dan penetapan penerima bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di Sekolah negeri, mekanisme penyaluran pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di sekolah negeri, pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2018 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI DAN SMP/SMPLB/MTS DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI DAN SMP/SMPLB/MTs DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik serta untuk menjamin pemerataan pendidikan dan layanan yang berkualitas, perlu diberikan bantuan dana rutin berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi penyediaan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.
Mengingat: 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah
diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 3).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
di Kabupaten Sidoarjo, Besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Ketentuan perpajakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri dan di Lingkungan Kantir Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabanya, dan masa pengabdian yang berangkutan pada satuan pendidikan sesuai Kemampuan Keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang bantuan kesejahteraan bagi Guru dan tenaga Kependidikan Non ASN di Satuan Pendidikan Negeri dan di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU no 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 74 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar pemberian bantuan dan besaran bantuan, persyaratan penerima, prosedur pencairan, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
