PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.335 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SKEP/188/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
  2. SKEP/233/VIII/2009 tentang Daftar Nilai Barang Milik Negara Khususnya Alutsista di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 79 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Dephan dan TNI
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 77 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 66 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 63 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhan No. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhan No. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhan Nomor 29 Tahun 2009
Download file:
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 46 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhan No. 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut
  1. Permenhan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar-Menukar Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
  2. Seluruh ketentuan tentang tata cara pelaksanaan tukar menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam Permenhan Nomor 29 Tahun 2009
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan