Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 12 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan

Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERGUB NO.12 THN 2017.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan-Analisis-Dampak-Lalu-Lintas

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara pembangunan dan pengembangan kawasan terhadap tertib dan kelancaran lalu lintas, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lain Lintas di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur serta memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lain Lintas di Sumatera Selatan.
Dasar hukum Pergub ini antara lain : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2004 ; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun; 2013; Permenhub No. PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Permenhub No. PM 75 Tahun 2015; Pergub No. 29 Tahun 2015; Pergub No. 72 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini adalah mengubah Pasal 1 angka 4 dan angka 5; menambahkan ayat pada Pasal 7 yaitu ayat (2); Menambahkan ayat pada Pasal 8 yaitu ayat (3); mengubah pasal 14 ayat (1), (3), dan (4), serta menghapus ayat (5); dan mengubah Pasal 15 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Mengubah Pergub No. 29 Tahun 2015
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 12 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup No. 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018.

Download :
PP Nomor 12 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Forum - Koordinasi - Pimpinan di Daerah - FORKOPIMDA

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2022/No.54, TLN No.6770, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam. Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Unsur Forkopimda terdiri atas Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan komandan TNI sesuai tingkatan di daerah. Hubungan kerja Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018.
Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam pendanaan bersumber dari APBD kabupaten/kota.
Penjelasan: 9 hlm

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1952

Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023

Doktrin Pertahanan Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
no-12-tahun-2023.pdf

Abstrak

pertahanan

2023

Peraturan Menteri Pertahanan NO. 12, BN.2023 (297)/3 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pertahanan yang bersifat semesta, perlu doktrin pertahanan negara sebagai landasan konsepsional dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks; b. bahwa doktrin pertahanan negara disusun sebagai ajaran tentang prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Menteri Pertahanan menetapkan doktrin pertahanan negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang doktrin pertahanan

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
3 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014

Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1969

Penghasilan Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Di Daerah Propinsi Irian Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 1975 tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 Di Propinsi Irian Jaya

Mencabut :

PERPRES No. 34 Tahun 1964 tentang Peraturan Penghasilan Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat

Download :
pp no 013 tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1961

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1960 tentang Penundjukan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 13 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1957

Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)

Mengubah :

PP No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Download :
PP No. 013 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017

Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
13 PERDA NO 13 TAHUN 2017 TTG KETERTIBAN UMUM.pdf

Abstrak

KETERTIBAN UMUM

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/NO.13, LL KAB.SINTANG: 28 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tenteram, perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Terdiri atas 28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1961.