Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 766
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kaur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, mengamanatkan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. UU No. 30 Tahun 2014
5. PP No. 20 Tahun 1968
6. PP No. 42 Tahun 2004
7. PP No. 53 Tahun 2010
8. Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permendagri No. 112 Tahun 2018
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018
13. Permendagri No. 112 Tahun 2018
14. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
15. Perbup Kaur No. 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur Perilaku Pegawai UKPBJ dan menghindarkan segala pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 81 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2012; Pergub Banten Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2015/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I.B. l. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2015 diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Wonogiri yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip - prinsip pengadaan, perlu mengatur Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Wonogiri terkait prinsip, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, pemeriksaan dan keputusan, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berjalan secara
efektif, efisien dan kompetitif , transparan, adil, wajar dan
akuntabel, perlu pengaturan mengenai tata cara
pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tata kelola
perusahaan yang baik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, ketentuaan mengenai pengadaan barang dan
jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Usaha Milik Daerah di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
Bab III pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Bab IV Perencanaan Pengadaan
Bab V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bab VII Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Sanksi
Bab X Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Bab XI Penyelesaian Sengketa Kontrak
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2015
PERWALI Kota Pontianak No. 57.2 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD.2019/NO.81 LL Kota Pontianak : 8 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa retribusi dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang mempunyai kepentingan umum dan kepastian hukum;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 tahun 2009, UU No.12 Tahun 2019, UU No.69 tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2011, Perwako No.64 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelenggaraan, Kewajiban dan Larangan, Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif, Tata Cara Pemungutan, Izin Penyelenggaraan, Tata Cara Pengajuan Izin, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
