Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 49/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tahun buku 2020, maka perlu melakukan perubahan anggaran;
b. bahwa perubahan anggaran dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Angota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Taman Sari Kota Madiun.
Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana terdapat dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 49 Tahun 2022
pengelolaan - zakat - profesi - infak - dan - sedekah - pegawai - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bogor - dan - badan - usaha - milik - daerah - kabupaten - bogor
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedeakah di Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak , dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Perda kasb. Bogor dan BUMD Kab. Bogor
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; 30 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2019; Permen Agama No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen Agama No. 69 tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda kab. Bogor No. 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan; Sasaran, Organisasi Pengelola Zakat, Mekanisme Pengumpulan Dan Pengembangan, Pembiayaan. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019
Badan Layanan UmumBUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten
Banyuasin, agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, maka perlu penyesuaian tarif air minum. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 71 Tahun 2016; KepmenOtoda No. 8 Tahun 2000; Perda No. 4 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2008; Perbup No. 388 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan tarif air PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik (m3) air bersih yang disalurkan oleh PDAM. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap. Diatur tentang dasar penetapan tarif, pendapatan PDAM, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, kelompok pelanggan dan blok konsumsi; perhitungan tarif, biaya beban tetap, sanksi denda, biaya administrasi pelanggan per kegiatan, biaya pemasangan sambungan baru, biaya air melalui kendaraan/mobil tanki, penagihan tarif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 50 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli Sebagai Pengelola Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MW
ABSTRAK:
a. bahwa listrik tenaga surya yang merupakan tenaga/energi baru terbarukan yang dapat digunakan dalam menunjang aktifitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan;
b. bahwa pengelolaan Pembangkit Liatrik Tenaga Surya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu ditunjuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bhukti
Mukti Bhakti Sebagai Pengelola Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013.
1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA; 3. PENUNJUKAN PENGELOLA USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA; 4. USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI ; 5. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI ; 6. PENGHENTIAN PENGELOLAAN; 7. SANKSI ADMINISTRATIF; 8. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Dan Pelaporan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66
ayat (7), dan Pasal 67 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Satria, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyumas tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan
Anggaran, dan Pelaporan Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Satria
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran, mekanisme penyampaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran, perubahan rencana bisnis dan/atau rencana kerja dan anggaran, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
19 hlm
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka pemulihan biaya operasional, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi pemakaian air serta untuk memenuhi keterjangkauan dan keadilan dalam penetapan tarif air minum, dipandang perlu melakukan klasifikasi dan penyesuaian tarif golongan pelanggan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan kembali Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 71 Tahun 2016; Perda Kab. HSU No. 5 Tahun 1989; Perda Kab. HSU No. 9 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas 9 Bab dan 16 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
11 Pasal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 65)
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62026
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya, susunan organ Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya ditetapkan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, dan susunan organisasi di bawah organ Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sehingga Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dicabut dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 65)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
PERGUB ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 65)
2 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
