Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak restoran di Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangkKetentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
3 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Palaporan Kinerja Instasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Permen PAN-RB No.30 Tahun 2018 pada Lampiran I Bab II Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diarea no.7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja tentang Perubahan Atas Permen PAN-RB No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait dengan pengukuran keberhasilan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pergub No.42 Tahun 2016 tentangcPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Maka perlu menetapkan Pergub tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014; Permen PAN-RB No.53 Tahun 2014; Permen PAN-RB No.30 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Palaporan Kinerja Instasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Ruang lingkup dari Pergub ini terdiri atas:
a. perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi;
b. perjanjian kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
c. pengukuran kinerja;
d. laporan Kinerja; dan
e. reviu LKjlP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan yang Dicabut: Pergub No.42 Tahun 2016
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin,
optimalisasi kinerja dan terwujudnya profesionalisme
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, perlu melaksanakan
presensi elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggunaan Presensi Elektronik
Bab III Pengelolaan Data Presensi Elektronik
Bab IV Mekanisme Pelaporan
Bab V Pembinaan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 31 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 29 Tahun 2014, PermenPAN Per/09/M.PAN/5/2007, PermenPAN Per/20/M.PAN/11/2008, PermenPAN No 35 Tahun 2011, Perda Kab Kapuas Hulu No 4 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; tujuan; indikator kinerja utama; kegunaan indikator kinerja utama; penetapan indikator kinerja utama; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungn Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 4 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. HENDRIKUS FERNANDEZ Larantuka
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit; bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya peraturan internal rumah sakit yang mengatur tata kelola rumah sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernadez Larantuka.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES /SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 775/MENKES /SK/IV/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Tata Kelola Rumah Sakit; Bab IV Penyelenggara; Bab V Komite; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program/kegiatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran program/pencegahan stunting antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan nagari, perlu didukung dengan data yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi untuk Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 46 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 33 Tahun 2019; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 34 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat 11 Bab, 21 Pasal, 3 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 5;
Bab II Sumber Data, Pasal 6;
Bab III Pengolahan dan Integrasi, Pasal 7-Pasal 8;
Bab IV Tampilan dan User, Pasal 9-Pasal 13;
Bab V Diseminasi, Pasal 14;
Bab VI Pemutakhiran Data, Pasal 15;
Bab VII Penanggung Jawab dan Pendanaan, Pasal 16;
Bab VIII Pemantauan dan Tindak Lanjut, Pasal 17-Pasal 18;
Bab IX Alur Kerja, Pasal 19;
Bab X Partisipasi Masyarakat dan Swasta, Pasal 20;
Bab XI Ketentuan Penutup, Pasal 21.
Lampiran I Kodifikasi Indikator Capaian terkait Stunting;
Lampiran II Penanggung Jawab DMS pada Aplikasi SISTER;
Lampiran III Alur Kerja Aplikasi SISTER
Sistem Informasi Stunting Terintegrasi dibangun berazaskan kepastian hukum; keterpaduan; keakuratan; kemanfaatan; dan aksebilitas.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai alat bantu bagi kepala daerah dalam pemantauan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting; sebagai sistem manajemen data stunting terpadu untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan stuntung pada OPD terkait dan nagari; dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan mengembangkan strategi percepatan pencapaian target program pencegahan stunting.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 65 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi untuk Penanganan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Risiko.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan sasaran strategis dalam pencapaian target kinerja instansi pemerintah, perlu penerapan pengelolaan risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai;
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daera Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PENGELOLAAN RISIKO.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENGELOLAAN RISIKO;
PELAPORAN;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
52 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo dan Pembebasan Sanksi Administarsi Pajak Daerah
PEMBERIAN INSENTIF - BERUPA PEMBEBASAN, PENGURANGAN, JATUH TEMPO - PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Tahun 2020 No. 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo dan Pembebasan Sanksi Administarsi Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pemberian Insentif berupa pembebasan, pengurangan, jatuh tempo, dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Daerah dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, Pengurangan,
Jatuh Tempo, Dan Pembebasan Sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun
2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo, Dan Pembebasan Sanksi
Administrasi Pajak Daerah, namun dengan diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Banten, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 14 Th 2002; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 11 Th 2016; PP No 55 Th 2016; Kepres No 12 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2020; Perwal Kota Tangerang No 27 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 45 Th 2020.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 27 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, pengurangan, Jatuh tempo Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Derah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 27 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 65 Tahun 2020.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat dibidang pemungutan retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Pemerintah Daerah melakukan perubahan mekanisme tata cara pembayaran retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; b. Bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, pembayaran retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berubah dari pembayaran secara tunai menjadi non tunai; c. Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran saat ini di masyarakat; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 3. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II OBJEK PELAYANAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
BAB III SUBYEK RETRIBUSI
BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB V PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG
BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BAB VII PELAPORAN
BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN
BAB X KEBERATAN
BAB XI GUGATAN
BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA
BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XIV TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
BAB XV REKONSILIASI
BAB XVI PENGENDALIAN DAN MONITORING
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2022.
26
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 65 Tahun 2017
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2017/NO.65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014
;4.PP No.60 Tahun 2008 ;5.PP No. 18 Tahun 2016 ;6.PP No. 12 Tahun 2017 ;7.PP No.54 Tahun 2010 ;8.PKBPKP No. PER-362/K/04/2012 ;9.Perda Prov Banten No. 8 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
