Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.906 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Download file:

peraturan-bupati-2022-53.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2022/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pemakaman bagi jenazah terlantar, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar perlu dilakukan penyempurnaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengubah ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2018 terkait Ketentuan Umum dan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 577

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dengan terjadinya kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, perlu mengubah Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : a. Standar Satuan Harga merupakan standar biaya yang mengatur terkait besaran belanja barang dan belanja modal; b. Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut standar biaya umum merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
825 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat Koordinator

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download file:

2022-Peraturan Bupati Tul...or 53 Tahun 2022.pdf

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT PERAWAT DESA DAN PERAWAT KOORDINATOR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat Koordinator

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi keija dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu didukung dengan kineija dan kualitas tenaga kesehatan perawat desa dan perawat koordinator; untuk mendukung kineija perawat desa dan perawat koordinasi agar dapat berjalan baik, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perlu memberikan bantuan transport kepada perawat desa dan perawat koordinator; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat koordinator.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 26 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat Koordinator

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
5 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Muna No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

Download file:

PERBUP 53 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah wa un t uk menindaklan j uti k e t e nt uan P asal 1 3 a y at ( 1) Pe rat u ran Peme r i ntah N omo r 6 0 T ahun 2 008 te ntang Si st em Pe n ge ndalian I nt e rn Peme r i nt ah , Ke pala Pe rangkat D a e rah w a j ib melakukan pen ilaian ris i k o; b. bah w a dalam rangk a peningkatan kuali ta s pen e ra pan S ist em Pe n ge n dal i an I nt e rn Peme r i ntah , dipe r l ukan pedoman penge lol aan ri s i k o yang d a p at digunakan unt uk men gelol a r i s i ko di l ingkungan Peme r intah Pemerintah D a e rah K abup at e n M una M una ; c. ' b ah w a be r d a sarkan pertimban gan seb a gaimana dimaksud dalam huruf a d an hur u f b, pe r l u men e ta pkan Pe raturan B upa ti te ntan g Pedom an Pe ngelolaan Ri siko di Li n gkun g an Pemerintah K a b up at e n M una M una ;
1 . P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndang-U nd ang D a sar N egara R epubli k I ndo n e s i a T ahun 1 945; 2. U ndan g-U ndan g N om o r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pemb e nt ukan D a e r ah -D a e rah Ti n gkat I I di S ula we s i ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 1 959 N omo r 7 4, T amb ahan Le mbaran N egara Re publik Indo n e sia Nom o r 1 822 ); 3. U n dang - U ndang N omo r 1 7 T ahun 2 003 t e ntang Ke uan gan N egara ( Lembaran N egara Re publik I ndon e s i a T ahun 2 003 N omor 47, T ambahan L embaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omor 4286 ) se ba gaim ana t elah di ubah dengan Pe raturan Pemerintah Pe n gg anti U n dang -U ndan g N omo r 1 T ahun 2 020 t e ntang Ke b ij akan Ke uangan N egara dan S t a bili tas S ist em K e uan gan untuk Pe nan ganan Pandemi Co r o na V irus D ise ase 2 0 1 9 ( COVID-1 9 ) d an / a tau d a l am Ran gka M en ghad api Ancam an yang M embaha yakan Pe r ek o n omian N as io na l d an / a tau S ta bili tas S is t em Ke uan gan ( Lembaran Negara Re publik I n do ne s i a T ahun 2 020 N omo r 87, Tambahan Lembaran N egara Republik I ndo n e sia N omo r 6 485 ) ; 4. U ndan g - U n d an g N omo r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be n daharaan N egara ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 004 N omo r 5, Tambahan Le mbaran N egara Republik I n do n e s i a N omo r 4355 ) ; 5. U nd ang-U n d an g N omo r 1 5 T ahun 2 004 t e nt an g Pemeriksaan Pe n gelolaan d an Tan gg un g Ja wab K e uan gan N egara ( Lembar an N eg ara Republik I ndo n e s i a Tahun 2 004 N omo r 6 6, Tambahan Le mbaran N egara Republik I n do ne s ia N omo r 4400 ) ; 6. U ndan g - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembent ukan Pe ra t uran Pe run d ang- und angan ( Lembaran N eg ara Republik I n do n e s ia Tahun 2 0 11 N omo r 82 , T ambahan Le mbaran N egara Republik I n do n e s ia N omo r 5234 ) seba g aim ana t el ah diubah beberapa ka li t e r kahir den gan U ndan g-U ndan g N omo r 1 3 T ahun 2 0 22 t e ntang Pe rubahan K edua atas U ndan g-Undan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pembe ntukan Pe ra t u ran Pe rund ang - und an gan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2 022 Nomo r 1 4 3, Tambahan Lembaran N egara Republik I n do ne s i a N omo r 6 80 1) ; 7. U ndan g - U nd ang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e nt ang Pemerintahan D a e rah ( Lembar a n N ega r a Republik I ndo ne s i a T ahun 2 01 4 Nomo r 2 44, Tambahan Le mbaran N egara Rebuplik I ndo n e s ia N omo r 5 587 ) seba gaim ana t elah diubah bebe rapa kali t e r akhir de n gan U ndan g-U n d an g Nomo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uan g an antara Pe merintah Pu sat d an Pemerintahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 022 N omo r 4, Tambahan Le mbaran N egara I ndo n e s ia N omo r 6 757 ) ; 8. U ndan g - U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e nt an g A dministras i Pemerintahan ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 29, Tambahan Lembaran N eg ara Republik I n do n e s i a Nomo r 5601) seba gaim ana t elah diubah de n gan U ndan g-U ndan g N omo r 1 1 Tahun 2 020 te nt an g C ip t a Kerj a ( Lembar an N egara Republik I n do n e s ia Tahun 2 020 N omo r 2 45, Tambahan Lembaran N ega r a I n do n e s ia N omo r 6 573 ) ; 9. Pe r at u r an Pemerin t ah N omo r 6 0 T ahun 2 008 t e ntan g S ist em Pe n ge ndali an I nt e rn Pemerin tah ( Lembar an N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 008 Nomo r 1 27 , T ambahan Le mbaran N ege ra Republik I n do ne s i a Nomo r 4890 ) ; 1 0. Pe raturan Pemerin t ah Nomo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe r an gka t D a e rah ( Lembaran N ega ra Republik I n do ne s ia T ahun 2 01 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Lembaran N ega r a Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana t elah diubah de n g an Pe raturan Pemerintah No mo r 72 Tahun 2 0 1 9 t e nt an g Pe rubahan atas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 Tahun 2 01 6 te ntan g Pe r angka t D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 01 9 N omo r 1 87, T ambahan Lembar an N ega r a Republik I ndo n e s i a Nomo r 6 402 ) ; 1 1. Pe raturan Pemerintah Nomo r 1 2 T ahun 2 01 7 t e n tan g Pembinaan d an Pe n gawasan Pe n yele n gg araan Pemerintahan D a e rah ( Le mbaran N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, Tambahan Lembaran N egar a Republik I n do ne s i a N omo r 6 041) ; 1 2 . Pera t u ran M ent eri D a lam N e geri N omo r 2 3 Tahun 2 007 t e n tan g Pe doman T ata C ara Pe n gawasan atas Pe n yele n gg araan Pemerintah D a e r ah seba gaim ana diubah den g an Pe ratu r an M ent eri D a lam N ege ri N omo r 8 T ahun 2 009 t e ntan g Pedoman Ta ta C ar a Pe n g awasan atas Pe n yelengg araan Pemerintah D a e rah ; 1 3 . Pe r a t uran M ent eri D a lam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 t e nt an g Pembentukan Produk H ukum D a e r ah ( Berita N egara Republik I n do n e s ia Ta hun 2 0 1 5 Nomo r 1 83 ) seba gaimana t elah di ubah den g an Pe ratur an M ent eri D a lam N egeri N omo r 1 20 Tahun 2 0 1 8 te ntan g Pe rubahan a t as Pe raturan M ent eri D a lam N egeri N omo r 80 T ahun 2 01 5 t e ntan g Pembe ntukan Pro duk H ukum D a e rah (B e r i ta N egara Republik I n do n e s ia Tahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 1 4 . Pe r a t uran K epa la B adan Pe n gaw asan K e uan gan d an Pembangunan Nomo r Pe r -1 326 / KILB / 2009 t e ntang Pedoman Te knis Pe n yele n ggaraan S ist em Pe n ge n da li an I nt e rn Pemerintah ; 1 5 . Pe r a t uran K epa la B a d an Pe n g a w asan K e uangan d an Pemban gunan N omo r Pe r - 688 / K / D4 / 2012 t e ntan g Pedom an Pelaksanaan Pe n il a i an Ri sik o di L ingkun gan I nst ansi Pemerintah ; 1 6. Pe r a t uran K epa la B a d an Pe n ga w asan Ke uangan dan Pemban g unan N omo r 5 T ahun 2 021 t e ntan g Penilai an M aturitas Pe n yele n gg aran SP I P Te rint eg ras i p ada K eme nt e r ian / L / PD; 1 7 . Pe r a t ur an Deputi Ke pa l a BPKP B id an g Pe n gawasan Pe n yele n gg araan K e uan gan D a e rah N omo r 4 Tahun 2 0 1 9 t e ntan g Pedoman Pe n gel o laan Ri siko p ada Pemerintahan D a e rah ; 1 8 . Pe ra t uran D a e rah Kabupat e n M una Nomor 6 Tahun 2 01 6 t e ntan g Pembentukan dan S usunan Pe rangka t D a e rah Kabupat e n M una ( Lembaran D a e rah Kabupat e n M una Tahun 2 0 1 6 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e rah Kabupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana t e lah diubah de n gan Pe ratur an D a e rah Kabupat e n M una N omo r 2 Tahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan atas Pe r a turan D a e rah Kabupat e n M una Nom o r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pembe ntukan dan S usunan Pe rangka t D a e rah Kabupat e n M una ( Lembaran D a e rah Kabupat e n M una Tahun 2 021 Nomo r 2, Tambahan Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una Nomo r 2) ; 1 9. Pe raturan B upati M una Nomo r 6 T ahun 2 022 t e ntang O r g anisas i dan Tata Kerj a I nspekt o rat Kabupat e n M una (B erita D a e rah Kabupat e n M una Tahun 2 022 Nomo r 6 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RISIKO BAB III PELAPORAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
50

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Abstrak

Subsidi, PSO Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Usaha Mikro Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Download file:

Perbup No 52 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN-SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro yang berorientasi pada pengembangan usaha; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro yang dibiayyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Materi Pokok: Pelaksanaan Program Subsidi Bunga; Pembinaan dan Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Jumlah halaman: 13 HLM; Lampiran: 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Bengkayang No. 32 Tahun 2021 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 52...AYANG TAHUN 2022.pdf

rencana-kerja-rkpd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52, LL KAB. BENGKAYANG: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah dan rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021;
Penyesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah dan rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Peraturan bupari Nomor 32 Tahun 2021
5 halaman peraturan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download file:

peraturan-bupati-ciamis-n...kabupaten-ciamis.pdf

pedoman - pengelolaan - risiko - di - lingkungan - pemerintah - kabupatern - ciamis

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2022/ No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dalam rangka peningkatan kualitas penerapa sistem pengendalian intern pemerintah maka nperlu mengatur pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah kab. Ciamis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 2950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Permen Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Refotrmasi Biroakrasi No. 88 Tahun 2021; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2020; Perbup No. 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengqan Perbup Kab. Ciamis No. 64 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan Risiko, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
19 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Bintan No 52 Tahun 2022.pdf

tata cara pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan kabupaten bintan - perubahan atas peraturan bupati nomor 48 tahun 2020 tentang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten

ABSTRAK:

Dalam rangka memperluas materi cakupan pelaksanaan inovasi daerah perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan. Untuk pelaksanaan Inovasi Daerah perlu pengaturan secara rinci mengenai tahapan dari pengusulan,penetapan , uji coba sampai dengan penerapan penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi,sehingga perlu ditetapkan landasan hukumnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi No.03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2012; Permenpanrb No.30 Tahun 2014; Permendagri No.104 Tahun 2018; Permenpanrb No.5 Tahun 2019.
Dalam Perarutan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 52 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Kab. Lamandau No 5...Perangkat Daerah.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Risiko; dan 3. Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Belanja Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022.pdf

Standar-Belanja-Umum

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD. 2022/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Belanja Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan agar terdapat keseragaman belanja serta menghindari in-efesiensi dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018;
Standar belanja umum digunakan sebagai pedoman bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT