Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2023

Iuran Anggota dan Pedoman Upacara Pelepasan Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi ini berisi mengenai: KETENTUAN UMUM, IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BATU BARA, Besaran Iuran, Mekanisme Pemungutan Iuran, Pengelolaan Dana Iuran, Penggunaan Dana Iuran, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, UPACARA PELEPASAN JENAZAH ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA, Pelaksana Upacara Pelepasan Jenazah, Laporan Kematian, Permintaan Upacara Pelepasan Jenazah, dan PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Iuran Anggota dan Pedoman Upacara Pelepasan Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Batubara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Limapuluh

Tanggal Penetapan

03 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2023

Tanggal Berlaku

04 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 3

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Batubara

Bidang

Halaman ini telah diakses 195 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 3 TAHUN 2023 IURAN DAN PEDOMAN UPACARA PELEPASAN JENAZAH ANGGOTA KORPRI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IURAN - ANGGOTA - DAN - PEDOMAN - UPACARA - PELEPASAN - JENAZAH - ANGGOTA - KORPS - PEGAWAI - REPUBLIK - INDONESIA - KABUPATEN - BATU - BARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Iuran Anggota dan Pedoman Upacara Pelepasan Jenazah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 63 ayat (3) menyatakan selain pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari : a.bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; b. iuran anggota; c. sumbangan yang tidak mengikat; dan d. usaha-usaha lain yang sah. bahwa iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu sumber dana untuk menunjang pembiayaan terhadap program dan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Batu Bara; bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara, disamping memperoleh gaji dan fasilitas lainnya untuk kehidupan yang layak, salah satunya mendapat fasilitas Pelepasan Jenazah bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara yang meninggal dunia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021. Materi ini berisi mengenai: KETENTUAN UMUM, IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BATU BARA, Besaran Iuran, Mekanisme Pemungutan Iuran, Pengelolaan Dana Iuran, Penggunaan Dana Iuran, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, UPACARA PELEPASAN JENAZAH ANGGOTA KORPRI YANG MENINGGAL DUNIA, Pelaksana Upacara Pelepasan Jenazah, Laporan Kematian, Permintaan Upacara Pelepasan Jenazah, dan PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023. 11 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521