PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1993
Pengaktifan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Phnom Penh, Kamboja

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 63 Tahun 1980 tentang Penghentian Untuk Sementara Kegiatan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Negara Kampuchea
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 93 Tahun 2019
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1998
Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 163 Tahun 1999 tentang Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 2000
Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 95 Tahun 1964
Hak Dan Kedudukan Sukarelawan Pengganyangan Malaysia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2007
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
  2. PERPRES No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
Mengubah :
  1. PERPRES No. 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 98 Tahun 2001
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 2000
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lisabon, Portugal

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1999 tentang Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia Di Lisbon, Portugal
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 Tahun 1953
Menerima Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Wilopo

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 101 Tahun 2001
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003
  2. KEPPRES No. 47 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
  3. KEPPRES No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
  4. KEPPRES No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
  2. KEPPRES No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan