Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 468 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum

Download :
Peraturan Bawaslu nomor 26 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2017

Gugus Tugas Pengendalian dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup Lahat Nomor 26 Tahun 2017.pdf

Abstrak

pengendalian-penanganan-perdagangan-orang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No. 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Pengendalian dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, gugus tugas kabupaten, gugus tugas kecamatan, gugus tugas desa/kelurahan, mekanisme kerja, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
Mencabut Perbup No. 10 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8 hlm

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2017

Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11- HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

Download :
Permenkumham Nomor 26 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1947

Permohonan Grasi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 3 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
PP No. 18 Tahun 1947 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi

Download :
PP No.26 Tahun1947.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 26 Tahun 2022

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2018

Download :
26__PERBUP_NO_26_TH_2022_TENTANG_BANKUM_KELOMPOK_RENTAN.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELOMPOK RENTAN-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kelompok rentan dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum; b. bahwa keberadaan masyarakat kelompok rentan dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan pelindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
peratuan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2018
18

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkumham No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Download :
Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Tata Cara - Pengajuan - Grasi - perubahan

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 26, BN 2023 (847): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengajuan permohonan grasi serta percepatan pemberian layanan di bidang grasi dan membangun sistem layanan hukum di bidang grasi secara elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2002; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016; dan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021.
Permenkumham ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1948

Kejahatan-kejahatan dalam Keadaan Bahaya yang dapat Dihukum dengan Hukuman Mati

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
PP No 27 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018

Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Desa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
BD 27 (TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DIDESA).pdf

Abstrak

TATA CARA - penyusunan-peraturan-desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, jenis dan materi muatan peraturan di desa, peraturan desa, evaluasi dan klarifikasi peraturan dessa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, pembiayaan serta ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
51 Halaman

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1999

Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengubah :

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Download :
UU Nomor 27 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Download :
PP NO. 27 TH 1983.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1947.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999.