RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2011/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwr untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nlomor 129lMenkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan·
Minimal, perlu disusLin Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 .Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/ Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ /111/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/1112008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, pelaksanaan, penerapan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2009 dicabut.
108 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2011
perbup - PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2011/No.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong percepatan
(Milennium Development Goals) dan pencapaian
peningkatan MDGs kualitas pelayanan kesehatan , Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia menetapkan program Jaminan Persalinan yang
pendanaannya bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Persalinan telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 631/MENKES/PER/11I/2011 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Bupati mengatur pengelolaan dana
jaminan persalinan yang telah menjadi pendapatan Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di
Puskesmas dan Jaringannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/MENKES/PER/III/2011; . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PERN/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1097/MENKES/PERNl/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tahun 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang mengelola sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien;
b. bahwa untuk mendukung pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang diperlukan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/ VI/2002, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009.
Terdiri dari 27 pasal, 13 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, klasifikasi pegawai non-pns, kedudukan dan tugas, kewajiban dan hak, analisis kebutuhan dan penyusunan formasi, pengadaan, seleksi dan persyaratan umum, pengangkatan, pendayagunaan dan pemberhentian, sistem pengupahan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2011.
mengatur mengenai pengelolaan pegawai badan layanan umum daerah non-pegawai negeri sipil rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara dan RSUP Sanglah Dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana
melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan
yang bermutu dan memadai baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun
pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan dengan standar
pelayanan yang jelas;
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7412/Menkes/Per/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal;
c. bahwa untuk meningkatkan teknis pelayanan kesehatan masyarakat di RSU
Negara dan RSUP Sanglah, maka peraturan Bupati Jembrana Nomor 5
Tahun 2011 tentang standar pelayanan dan pembiayaan di RSU Negara
dalam jaminan pemeliharaan kesehatan Jembrana sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sehingga perlu di tinjau ;
d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara dan RSUP Sanglah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEPESERTAAN; 3.JENIS PELAYANAN KESEHATAN; 4.PEMBATASAN PELAYANAN (LIMITATION); 5.PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN; 6.PEMBIAYAAN; 7.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana Dicabut.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SISTEM REVOLVING FUND
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit “Benyamin Guluh”
ABSTRAK:
a. bahwa Benyamin Guluh merupakan tokoh masyarakat Kolaka, mantan mantri
kesehatan (perawat) pertama di Kabupaten Kolaka yang mempunyai kontribusi
banyak dalam pembangunan dibidang kesehatan pada masanya, salah satu Tokoh
pendiri Kabupaten Kolaka dan sosok pejuang dalam mempertahankan NKRI di
wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (sulselra);
b. bahwa untuk mengenang perjuangan dan cinta Benyamin Guluh pada Bangsa dan
Tanah Air, guna membangkitkan semangat Nasionalisme, Patriotisme dan Integritas
Kebangsaan maka nama Benyamin Guluh perlu diabadikan pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Kolaka menjadi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh;
c, bahwa untuk memenuhi maksud huruf b. tersebut di atas, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk
II di Sulawesi (Lembaran Negara RI No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 18);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( LN R.I Tahun
2004 No 125, Tambahan LN R.I No 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
NAMA RUMAH SAKIT
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa - Badan Layanan Umum Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2011/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur adanya jenjang nilai dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengaan Barang dan /atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2004; Peraturan Perenntan Nomor 23 Tanun 2005; Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteni Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomar 703/Menkes/SK/IX/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip dan Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenargan Pergadaan Barang Jasa Pada Badan
Layaran Umum Daerah dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2011
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di
Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa
UU No.6 Tahun 1991, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1996, PERDA No. 14 Tahun 2008, PERDA No.03 Tahun 2009, PERDA No.18 Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Gratis (Pkmg) Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2011.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2011
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 1996, PP No.41 Tahun 2007, PERDA No.13 Tahun 2008, PERDA No. 18 Tahun 2010, PERBUP No.35 Tahun 2010,
Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi
(Pkmb) Di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
Kabupaten Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2011.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada RSUD
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ;
SPM dimaksudkan untuk panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.
SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2011.
37 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
