Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada PDAM Kolaka Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada
masyarakat Kolaka Timur, maka PDAM Kolaka Timur perlu
ditunjang dengan prasana dan sarana yang memadai ;
b. bahwa untuk memenuhi prasarana dan sarana air bersih
yang memadai, diperlukan dana yang cukup besar sehingga
Pemerintah Kolaka Timur memandang perlu melakukan
penyertaan modal daerah kepada PDAM Kolaka Timur;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku, ditegaskan bahwa setiap penyertaan modal daerah
kepada pihak ketiga harus diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada
Perusahaan Daerah Air Min um ( PDAM ) Kolaka Timur.
1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 2387 );
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);
5. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4439 );
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20.ll Nomor }._.,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor S3.4.);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (
Berita Negara Republlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Berita
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi
Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477 /SJ
tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap
Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 -
2013;
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2013,
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka
Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PENYERTAAN MODAL,
BAB Ill MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL,
BAB V PEMBAGIAN LABA,
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 51 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala
Wisata Kabupaten Temanggung maka perlu
petunj uk pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Juklak PD Bhumi Phala Wisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Bupati remanggung Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan cuti Pada perusahaan Daerah
Bhumi Phala wisata Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 68); dan
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 tentang tarif
pengunjung Perusahaan Daerah Bhumi Phala wisata Kabupaten
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor 69).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2Ol3 tentang Perusahaan Daerah Apotik Waringin
Mulyo Kabupaten Temanggung maka perlu
petunjuk pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1962; UU No 7 tahun 1963; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 26 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan PP No 25 Tahun 1980; PP No 58 Tahun 2005; PP No 51 Tahun 2009; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak PD Apotik Waringin Mulyo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2013tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar"
Kabupaten Temanggung maka perlu petunjuk
pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998; UU No 23 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU N o 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab temanggng No 6 tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan PD BPR Bank "Pasar"
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas dn efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, uU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 44 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban; Tarif layanan; Standar Pelayanan Minimal; Pejabat Pengelola Dan Pegawai; Dewan Pengawas; Remunerasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Evaluasi Penilaian Kinerja; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 43 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengalihan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Pada PT. Bank Kalbar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tentang Penyaluran Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Usaha Mikro Pola Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupatem Sekadau yang bertujuan untuk membuka peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan struktur permodalan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 3 Tahun 1998, Permendagri No. 13 Tahun 2006,
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penghentian Penyaluran Dana Bergulir; Pengalihan Dana Bergulir; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Temanggung maka perlu petunjuk
pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1962;UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 tahun 2008; Perda Kab temanggung No 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perusda PD Aneka Usaha
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian
dan Cuti Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 2) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
