Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2009/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disipli, wibawa dan motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Peraturan Bupati Rembang Nomor 084 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian Dinas
Bab III Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas
Bab IV Pemakaian Atribut
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 dicabut.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2009
KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT - PENGATURAN PENGGUNAAN DANA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2009/No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Penggunaan Dana Dari Klaim Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Keputusan Menteri Kesehatan nomor
582/Menkes/SK!VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah maka
Pengaturan Penggunaan Dana dari Klaim J aminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) bagi Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur; bahwa dengan pemberlakuan Indonesia Diagnosis Related Group (INA
DRG) sebagai dasar klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
per 1 Januari 2009 bagi seluruh Rumah Sakit penyelenggara Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2009 serta untuk tertib administrasi
dan kepastian hukum penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS) perlu Pengaturan Penggunaan Dana dari Klaim
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan
Dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/MENKES/SK/II/2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penggunaan dana klaim jamkesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum dapat
menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang periode
Tahun 2009- 2014; bahwa sehubungan dengan ha! tersebut, maka perlu diberikan
tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang Tunjangan Perumahan
W akil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Periode Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran
2009;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; Uu No 33 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang besarnya Tunjangan Perumahan bagi DPRD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2009 dicabut.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 32, jdih.kemdikbud.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko tahun 2009 Nomor 132
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Wilayah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, perlu diatur tentang tempat khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko. sehingga, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
Materi Pokok: Derqgan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Parkir Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Mukornuko. Subjek Retribusi adalah Orang atau Badan yang memparkirkan kendaraannya ditempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepaniang mengenai teknis pelaksanaannya akandiatur lebi lanjut dengan Peraturan Bupati.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2009/No.1 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengamanan terhadap arsip sebagai dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sarana penyimpanan arsip harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukkannya; bahwa guna efektivitas dalam penggunaan sarana penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1971; UU No 32 Tahun 2004; PP No 34 Tahun 1979; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 39 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 23 Tahun 2000; Perda Kab Purworejo no 4 Tahun 2008; Perbup Purworejo No 34 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penggunaan sarana penyimpanan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2009/NO.24 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Wates
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
