PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN BERMARTABAT (GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN BERMARTABAT (GEMA SAHABAT) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang :Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersama Menuju Sampang
Harmonis dan Bermartabat (GEMA SAHABAT) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (GEMA SAHABAT) Kabupaten Sampang dengan
Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat : 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 14; 16. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Sampang Nomor 910/6251/434.204/2014 tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2015-2019
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gema Sahabat Kabupaten Sampang, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri Dan Agamis (Si Bapak Manis)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga lebih cepat, mudah, efisien dan tepat sasaran, maka perlu mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar; bahwa untuk mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan perlu membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen data kemiskinan melalui sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banjar; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu untuk menetapkan sistem informasi pantau penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu program untuk mendukung pengentasan kemiskinan tingkat Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri dan Agamis (SI BAPAK MANIS);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Bersama Pantau Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat Maju, Mandiri Dan Agamis (Si Bapak Manis), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengelola Dan Muatan Data;
3. Kebijakan Penggunaan Aplikasi;
4. Perencanaan;
5. Penyediaan Data Dan Informasi;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Pemantauan Dan Evaluasi;
8. Pendanaan;
9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial yang tidak Dapat direncanakan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang berakibat pada kerugian harta benda agar tidak mengganggu kehidupan sosialnya; bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, perlu menetapkan kriteria serta besarnya bantuan korban bencana alam dan sosial yang akan diberikan kepada korban bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Kepada Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Sasaran Penerima Bantuan
3. Besar Bantuan Uang Untuk Bahan Bangunan Rumah
4. Penganggaran
5. Tata Cara Mendapatkan Bantuan Bencana Alam
6. Bencana Sosial
7. Pengelolaan Pertanggung Jawaban
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD 2016/18 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2010, perlu ditetapkan Pergub Jabar Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang meliputi Ketentuan Umum, Kebijakan, Penyelenggaraan Rehabilitasi, Penyelenggaraan Rekonstruksi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kelembagaan, Tata Cara Rehabilitsi Dan Rekonstruksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BANTUAN TRANSPORT - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatam Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan
berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan
sosial yang pantas dan memadai; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil
khususnya yang bertugas didaerah terpencil dan memiliki tingkat
kesulitan tinggi yaitu Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap
Tengah dan Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap, maka
dipandang perlu diberikan bantuan transport yang besarnya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di
Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan
Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Kutawaru
Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampunglaut
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 dan pembebanannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2006
PERBUP - PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (PKMK) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2006/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan bantuan dana
bergulir kepada Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten
Banyumas dipandang perlu adanya pengaturan penyaluran dan
penggunaan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil
Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas
Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 No.1 Seri A
Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2006.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok dan Bantuan Sosial (Beras) di Kabupaten MInahasa Utara
ABSTRAK:
- Cadangan pangan pokok (beras) merupakan bagian dari cadangan pangan nasional dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bantuan sosial beras dapat mencegah terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, dan politik yang akan semakin terpuruk jika tidak diberikan bantuan.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 18 Tahun 2012;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- Perpres No. 54 Tahun 2011;
- Keppres No. 83 Tahun 2006;
- Permendagri No. 30 Tahun 2008;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2011;
- Permentan No. 65 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, pembiayaan, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan, mekanisme penyaluran, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara.
6 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh (15 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia
ABSTRAK:
bahwa lanjut usia berhak atas kesejahteraan, perawatan dan perlindungan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam lembaga agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya dengan tujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang dan keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal; bahwa dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi lanjut usia maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 1998; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 2 Tahun 2012; PP No 39 Tahun 2012; PP No 63 Tahun 2013; Perpres No 15 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permensos No 8 tahun 2012; Permensos No 12 Tahun 2013; Permendagri No 80 Tahun 2015; Pemernsos No 29 tahun 2017; Permendagri no 13 Tahun 2018; Perda Prov Jateng no 6 tahun 2015; Perbup Tegal No 31 Tahun 2015; Perbup Tegal No 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penerima bantuan, penyampaian permohonan, tenaga pendamping lansia dan wali/pengasuh, rekomendasi, penghentian bantuan, pencairan dan penyaluran, besaran, pengawasan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
