Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD No.56/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur, sehingga Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Kepegawaian, BAB VI Tata Kerja, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Peralihan, BAB IX Ketentuan Lain-Lain, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020
DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/NO.56, LL Kab. Kapuas Hulu: 22 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, diubah UU No.19 Tahun 2016, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.2 Tahun 2018, Perpres RI No.95 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.3 Tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.5 Tahun 2018, Permen Komunilasi dan Informatika RI No.8 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016, diubah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.6 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No.60 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Pengelola SPBE; Pemanfaatan SPBE; Kerjasama; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Literasi Digital; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Penjelasan sebanyak 0 (kosong)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 54 Tahun 2020
Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD No.54/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di gampong, perlu dilakukan pencatatan data dan informasi secara lengkap, sistematis dan akurat, sehingga diperlukan pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong;
bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sesuai kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 17 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 12 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Penyelenggaraan Administrasi Penduduk, BAB IV Pelayanan Administrasi Kependudukan, BAB V PRG, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 54 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pidie No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD No.54/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa bertambah sejumlah Rp3.369.519.640,00 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong setiap Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7(Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Pidie No. 3 Tahun 2020; Perbup Pidie No. 53 Tahun 2020.
Dalam Perbup ini terdiri dari 3 Pasal yang mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Yang akan diatur:
Peraturan Bupati Pidie Nomor 54 Tahun 2020
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 593
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. Inpres No. 6 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan atas kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
VIII Bab, 10 Pasal (9 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 53 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD No.53/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan gampong, perlu pengembangan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
bahwa untuk mempercepat pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020-2024;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip dan Tujuan, BAB III Rentang Kendali, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Mempawah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.137 Tahun 2017, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kode Wilayah Administrasi Pemerintah; Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 HALAMAN DAN 3 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu rnenerapkan tanda tangan elektronik guna melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data guna efektif, dan nir penyangkalan terhadap data, meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih efisien, cepat, aman dan akuntabel;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4
tahun 2016; Peraturan Kepala Badan dan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 58 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; Pembiayaan; Pembinaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2020
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO.54, LL Kab. Kayong Utara : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5), Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No.39 Tahun 2019 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No.39 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Kewenangan; Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Daerah; Jenis dan Sumber Data; Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Daerah; sekretariat Pengelolaan Satu Data Indonesia; Pengelolaan Data; Tatat Cara Menanggapi Permintaan Data; Sumber Daya Manusia; Koordinasi; Kerjasama; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Larangan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
